Pembangunan Kesejahteraan Sosial Menggunakan Pendekatan Inklusif

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan sambutan dalam acara pencairan bansos PKH di Garut, 
Jawa Barat, awal Januari 2019. (Foto: Istimewa).
Klik untuk perbesar
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan sambutan dalam acara pencairan bansos PKH di Garut, Jawa Barat, awal Januari 2019. (Foto: Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggaran  perlindungan sosial tercatat naik dari posisi Rp249,7 triliun di 2015 ke Rp 274,7 triliun di 2017 dan Rp 387,3 triliun di 2019.

“Anggaran perlindungan sosial tersebut difokuskan bagi 40 persen masyarakat lapisan terbawah melalui berbagai skema program antara lain PKH, Bantuan Pangan, JKN/ PBI, Dana Desa, PIP, Bidik Misi, dan subsidi di luar subsidi pajak,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, belum lama ini.

Upaya kuat dan konsistensi pemerintah, berbuah manis. Angka kemiskinan terus menurun, dan bahkan menyentuh satu digit suatu catatan gemilang, karena inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah, angka kemiskinan berada pada angka satu digit.

Mengutip laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Juli lalu, Mensos menyatakan, persentase penduduk pra sejahtera Indonesia tercatat sebesar 9,41 persen berdasarkan survei BPS pada Maret 2019.

“Angka ini menurun 0,25 persen terhadap September 2018 (9,66 persen) dan menurun 0,41 persen terhadap Maret 2018 (9,82 persen),” Mensos menambahkan.

Berita Terkait : Kerek Daya Saing Industri, Menperin Ngarep Harga Gas Turun

Mensos menekankan, dalam pengalaman pemerintahan di dunia, menurunkan angka kemiskinan bukan pekerjaan mudah. Menurunkan koefisien gini (gini ratio/rasio ketimpangan ekonomi), merupakan pekerjaan berikutnya yang lebih sulit dan rumit.

“Namun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, penurunan angka kemiskinan ini bisa diiringi dengan penurunan indeks gini yang ini berjalan konsisten sejak 2014,” ucap Mensos.

Berdasarkan data resmi BPS, indeks gini per Maret 2019 berada pada posisi 0,382 poin atau turun 0,002 poin dibanding September 2018. Indeks rasio gini pada Maret 2019 sebesar 1,55, turun dari 1,63 pada September 2018.

Sementara rasio gini pada periode yang sama turun dari 0,41 ke 0,37. “Meski kita berhasil penu- runan angka kemiskinan, namun masih banyak pekerjaan besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat yang harus kita selesaikan bersama,” Mensos menambahkan.

Mensos menekankan, persentase penduduk sebesar 9,41 persen sebagaimana survei BPS, ekuivalen dengan 25 jutaan lebih penduduk pra sejahtera. “Suatu angka yang tidak kecil.

Berita Terkait : Ekspor Pipa Fiberglass Ke AS, Perusahaan Ini Diacungi Jempol Menperin

Ke depan, pemerintah bertekad untuk terus menekan angka kemiskinan menjadi 9,00 persen,” kata Mensos.

Pemerintahan Jokowi, lanjut Mensos, sedari awal telah mencanangkan pembangunan kesejahteraan sosial yang menekankan pendekatan inklusif.

“Menghadirkan kem bali negara untuk melindungi segenap bangsa, membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan membangun sektor-sektor strategis ekonomi domestik merupakan poin-poin Nawacita merefleksikan paradigma pembangunan inklusif yang diusung oleh Presiden Jokowi,” terang Mensos.

Berbasis pada paradigma tersebut, sambung Mensos, segala bentuk program pembangunan diarahutamakan pa da pembukaan akses dan kesempatan masyarakat lapisan bawah, termasuk di per desaan dan daerah-daerah terpencil, untuk meningkatkan skala aktivitas ekonomi dan kesejahteraan.

“Secara sederhana dan kasat mata, komitmen ini dapat dilihat antara lain dari pembangunan infrastruktur fisik yang massif di berbagai daerah hingga pelosok,” ucap Mensos.

Berita Terkait : Bahan Baku Aman, Industri Tekstil Siap Meroket

Pemerintah juga membuka daerah-daerah yang terisolasi, memberikan akses yang sama bagi masyarakat luar Pulau Jawa dan masyarakat pedesaan, memberikan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang setara antara perkotaan dan perdesaan.

“Hal ini dilakukan bukan hanya agar berdampak pada distribusi pendapatan yang seimbang, tetapi juga untuk memberikan aksesibilitas yang setara bagi semua daerah dan masyarakat terhadap sumber- sumber daya ekonomi,” tandas Mensos. [TIM]