Sambangi KPK, Menkes Nila Moeloek Pastikan Pelayanan Kesehatan Membaik

Klik untuk perbesar
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kiri) bersama Ketua KPk Agus Rahardjo (tengah) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/8). (Foto: Oktavian Surya Dewangga/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/8).

Nila datang untuk membicarakan katalog elektronik atau e-katalog yang dipegang oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurutnya, pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di e-katalog saat ini, sudah lebih baik.

"Jadi, katalog itu ada untuk obat-obatan, alat kesehatan, makanan tambahan dan kemudian alat belajar mengajar. Dua ini yang memang sudah berjalan dan cukup bagus," kata Nila di Gedung KPK, Rabu (21/8).

Berita Terkait : Hadiri HUT BNPP, Menteri Tjahjo Jelaskan Soal Kesejahteraan Warga Perbatasan

Dalam pertemuan tersebut, Nila juga menjelaskan soal sistem pelayanan rujukan rumah sakit. Menurutnya, Kemenkes akan membuat pedoman nasional praktek klinis untuk mempermudah atau memperbaiki sistem pelayanan rumah sakit.


"Jadi tentu yang high cost, high value, dan high risk itu didahulukan," jelas Nila.

Terkait hal ini,  Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, komisi antirasuah sengaja mengundang Menteri Nila dan jajaran LKPP untuk membahas peningkatan kualitas dan perbaikan di sektor kesehatan.

Berita Terkait : Menaker: PKB Ciptakan Kenyamanan dan Kebahagiaan dalam Bekerja

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana.

"Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari kajian perbaikan tata kelola di sektor kesehatan, yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK sejak 2015-2018," terang Febri.

Dalam pertemuan itu, KPK bersama dengan Menkes dan LKPP membahas menangani percepatan perbaikan sistem e-katalog, terutama untuk alat kesehatan. Serta pentingnya Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK) untuk penyakit berbiaya dan berisiko tinggi.

Berita Terkait : Menkop: IWAPI Punya Potensi Besar dalam Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat


Tak hanya itu, dalam pertemuan itu juga sempat disinggung soal perbaikan tata kelola rumah sakit. "Terutama perbaikan manajemen RSCM," tandas Febri. [OKT]