Jonan Pastikan Pasokan Listrik di Ibu Kota Baru Aman

Menteri ESDM, Ignasius Jonan (Foto: Humas ESDM)
Klik untuk perbesar
Menteri ESDM, Ignasius Jonan (Foto: Humas ESDM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasus Jonan menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terkait pemetaan wilayah untuk tata ruang serta kesiapan infrastruktur energi Khususnya, ketenagalistrikan.

"Jadi, kami juga sudah mulai mempersiapkan bersama Bappenas. Ada dua unit dari Kementerian ESDM, yang akan mendukung Bappenas untuk persiapan. Satu, dari Badan Geologi untuk masalah topografi, studi tanah, air, cekungan air tanah dan sebagainya. Yang kedua tentang kelistrikan. Tinggal dirundingkan saja," tutur Jonan, usai meninjau pemasangan sambungan listrik gratis di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/8).

Berita Terkait : Menkes Pastikan Ratusan WNI dari Wuhan Sehat

Data dan informasi kebumian menjadi aspek penting dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang. Rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bahan masukan, sekaligus evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sudah ada, maupun yang akan disusun.

Pasokan listrik di wilayah tersebut juga dapat dipenuhi dengan baik.

Baca Juga : BNI Java Jazz Festival 2020 Berikan Fasilitas Istimewa Buat Nasabah Emerald

Menurut Jonan, saat ini PT PLN (Persero) sudah dapat melakukan pemasangan listrik dalam jumlah yang besar. "Tiap tahun juga sambung listrik, memasang listrik besar sekali 1 juta hingga 1,5 juta sambungan. Jadi, tidak masalah," imbuhnya.

Jumlah ini didasarkan pada rencana jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ikut dipindah ke ibu kota baru.

Baca Juga : Promosikan Budaya Indonesia, KBRI Den Haag Gelar Perayaan Galungan dan Kuningan

"Tidak ada masalah untuk pasokan listrik, karena yang pindah misalnya tahap pertama kira-kira 200 ribu ASN, dikali 5 orang (satu keluarga) sudah satu juta. Jadi kalau dipindah sampai sekitar 250 ribu atau 500 ribu rumah tangga, mestinya tidak ada masalah," pungkas Jonan. [HES]