RMco.id  Rakyat Merdeka - Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian  Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Wahyu Kuncoro mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sebagaimana yang disampaikan oleh KPK ke media pada Selasa (3/9).

Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar, sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum.

Baca Juga : Sidak Bandara Soetta, BKS Cek Protokol Kesehatan

Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen PTPN III untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Terutama, memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

"Kementerian BUMN menghormati dan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Termasuk mengenai status non aktif Dirut dan Direksi, yang akan dikonsultasikan pada Biro Hukum Kementerian BUMN," ujar Wahyu, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9).

Baca Juga : Minta Makzulkan Jokowi Dan Bubarkan PDIP, Tuntutan Pendemo RUU HIP Salah Sasaran

Kementerian BUMN bersama PTPN III siap bekerja sama dengan KPK dalam menangani kasus ini. [HES]