Tak Ada Kompromi Dalam Pemberantasan Korupsi

Jokowi: Sadap Telepon, KPK Tak Perlu Izin Pengadilan

Presiden Jokowi (Foto: Randy Tri Kurniawan/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi (Foto: Randy Tri Kurniawan/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi sudah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR soal revisi UU KPK. Itu artinya, proses perubahan aturan akan terus berlangsung.

Hanya saja, ada empat poin dalam draft revisi yang tak disetujui Jokowi.

Pertama, soal izin dari pengadilan untuk penyadapan. Kedua, soal penyelidik dan penyidik harus dari polisi atau jaksa. Ketiga, soal koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk penuntutan. Keempat, pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), yang diurus lembagaselain KPK.

Baca Juga : DPD Ajak Akademisi Pikirkan Konsep Ideal Haluan Negara

Jokowi menegaskan, KPK harus tetap bisa menyadap tanpa persetujuan pengadilan. Permintaan persetujuan jelang penyadapan, justru berpotensi membocorkan informasi. "KPK cukup meminta izin dari dewan internal untuk menjaga kerahasiaan," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/9).

Soal wacana penyidik dan penyelidik KPK harus berstatus polisi atau jaksa, Jokowi berpendapat, aparatur sipil negara (ASN) seharusnya juga diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari lembaga antirasuah.

"Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," tutur Jokowi.

Baca Juga : Dirjen PPKL Kumpulkan NGO dan Kepala Dinas LHK Bahas Indeks Kualitas Lingkungan

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan sikap tak setuju dengan rencana DPR mengubah sistem penuntutan untuk terdakwa korupsi, yang ditangani KPK. Jokowi bilang, jalannya proses penuntutan di KPK sudah baik dan tidak perlu diubah. "Untuk LHKPN, saya minta tetap diurus KPK," tegasnya.

Jokowi juga memberikan beberapa catatan di beberapa hal dalam revisi Undang-Undang KPK. Namun, detailnya seperti apa, tidak disebutkan.

"Saya minta publik menilai revisi UU KPK ini secara obyektif. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi musuh kita bersama. Saya ingin KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi, dan lebih kuat dari lembaga-lembaga lain," tandas Jokowi. [HES]