RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bandara di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang terkena dampak dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, tetap beroperasi.

Kemenhub tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, guna menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat.

"Hingga saat ini, kami terus memantau perkembangan kebakaran hutan tersebut. Bandara tetap beroperasi. Hanya saja, di Sumatera, penerbangan bisa mulai efektif setelah pukul 09.00 WIB," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Hengki Angkasawan dalam keterangannya, Senin (16/9).

Baca Juga : Misbakhun Nilai UU Ciptaker Bakal Gaet Investasi

Kemenhub akan terus melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kondisi cuaca dan sebaran asap. Agar keselamatan dan keamanan masyarakat tetap terjaga. 

"Kami menghimbau kepada AirNav dan operator seperti PT Angkasa Pura II (Persero), agar senantiasa berhati-hati membaca situasi. Serta terus melakukan koordinasi dengan BNPB dan BMKG. Sehingga, jika pada kondisi tertentu pesawat harus delay dan dilarang mendarat, bisa segera mendapat informasi," tutur Hengki.

Ia berharap seluruh maskapai bisa mengoperasikan penerbangan di wilayah Kalimantan dan Sumatera, dengan tetap memperhatikan informasi dari waktu ke waktu. Sebab, keselamatan adalah aspek terpenting yang harus diutamakan.

Baca Juga : Kasus Baru Naik 4.497, Kasus Sembuh Nambah 3.546

"Kami mengimbau agar semua pihak terkait terus memperhatikan informasi dari waktu ke waktu. Kami akan melakukan monitoring secara intensif. Seluruh maskapai terus berkoordinasi dengan AirNav, untuk rekomendasi penerbangan," kata Hengki.

Pada Minggu (15/9), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, dampak kabut asap akibat karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimatan cukup mengganggu lalu lintas penerbangan.

Dampak paling parah dirasakan di bandara sekitar Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Baca Juga : PSBB Tak Buahkan Hasil Signifikan, DPRD Sarankan Pemprov DKI Cari Cara Alternatif

Untuk itu, menteri yang akrab disapa BKS ini meminta AirNav Indonesia untuk mewaspadai keadaan udara. Bila situasi tidak memungkinkan, dia memerintahkan AirNav untuk mengeluarkan rekomendasi penangguhan penerbangan. Sehingga, pada keadaan tertentu, pesawat akan menunda penerbangannya.

Namun begitu, BKS memastikan pihaknya tidak akan mengeluarkan surat perintah penutupan bandara atau larangan terbang.

"Nggak sampai mengeluarkan surat larangan terbang. Yang kita lakukan adalah memberikan informasi dari waktu ke waktu," pungkasnya. [KPJ]