Update Ibu Kota Negara

Jakarta, New York, Kaltim, Washington

Klik untuk perbesar
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: M.Qori Haliana/Rakyat Merdeka).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Bagaimana nasib Jakarta setelah ibu kota pindah? Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jakarta akan tetap jadi kota metropolitan, pusat bisnis dan ekonomi.

Seperti New York di Amerika Serikat. Sementara Kalitmantan Timur (Kaltim) akan seperti Washington DC, menjadi pusat pemerintahan.

Bambang berharap, pemindahan ibu kota dapat mengurangi beban Jakarta. Seperti pemindahan ibu kota AS. namun, ibu kota baru nanti tidak harus menjadi kota besar.

Misalnya seperti Washington DC di Amerika dan Canberra di Australia. Penduduknya pun tak banyak-banyak amat. Ia memperkirakan, jumlah penduduk ibu kota baru nanti sekitar 1,5 juta hingga 5 sampai 10 tahun mendatang.

Baca Juga : Menteri Tito: Kita All Out Dukung Menkes

“Sudah saatnya Indonesia memiliki alternatif sistem-sistem kota yang beragam dan jelas,” kata Bambang, dalam acara Rakornas Kadin di Pondok Indah, Jakarta, kemarin.

Eks Menteri Keuangan itu berharap, selepas tak lagi menyandang status sebagai ibu kota, Jakarta akan sepenuhnya menjadi pusat bisnis dan ekonomi. Menegaskan, pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan seperti di Jakarta.

Di Jakarta harga tanah mahal karena dikuasai pengembang. “Jadi tak ada yang bisa kontrol, sehingga sulit kelas menengah untuk bisa di pusat kota,” ujarnya.

Sebab, segala aktivitas pemerintahan akan dipindah ke Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim.

Baca Juga : GIG by Indosat Siapkan Solusi Internet Sehat Dan Aman Buat Anak

Rencana penambahan penduduk tersebut didasarkan pada rencana pembangunan ibu kota yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Pada 2024, Bambang memperkirakan, ada sekitar 205.000 penduduk yang pindah ke ibu kota baru.

Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 180.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Di antaranya PNS pusat, pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan lainnya.

Sementara itu, 25.000 lainnya merupakan anggota TNI dan Polri. Dalam 5 hingga 10 tahun setelah ibu kota resmi berpindah diprediksi akan ada tambahan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa.

Angka tersebut terdiri atas keluarga-keluarga dari ASN dengan asumsi dua anak per ASN sebanyak 800 ribu orang dan pelaku bisnis pendukung pemerintahan, seperti rumah makan, pusat perbelanjaan, dan lain lain pada kisaran 300 hingga 400 ribu orang.

Baca Juga : Soal Sertifikasi Pernikahan, Menko PMK Banjir Dukungan

Bambang menegaskan, lahan untuk ibu kota baru sudah dikuasai oleh negara. Jadi, tidak ada lagi spekulasi harga tanah yang membuat biaya pemindahan semakin mahal.

Harga tanah di lokasi ibu kota baru akan dibuat terkontrol, sehingga bisa dijangkau masyarakat.

Untuk diketahui, pada 1800, AS memindahkan ibu kotanya dari New York ke Washinton DC. Pemindahan ini dilakukan untuk memisahkan pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis.

Setelah pindah, Washington DC menjadi berkembang menjadi pusat kegiatan pemerintah. Sementara New York berkembang menjadi pusat bisnis, budaya, transportasi, dan manufaktur. [BCG]