Tolak Usulan Mendikbud

BNPB: Mapel Bencana Bakal Jadi Beban Guru & Siswa

Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. (Foto : IG @sutopopurwo).
Klik untuk perbesar
Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. (Foto : IG @sutopopurwo).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menolak usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang ingin memasukkan materi kebencanaan dalam mata pelajaran (Mapel) baru. Mapel tersebut, dinilai akan membebankan tenaga pengajar dan membuat kurikulum tidak fokus. Dan sebaiknya, kebencanaan hanya dijadikan muatan lokal atau ekstrakurikuler para siswa.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, mapel geografi menjadi sesuatu yang diwajibkan dari tingkat sekolah dasar. Hal ini penting agar sedari pendidikan level pertama, siswa sudah paham tentang apa itu geografi. 

Baca Juga : Piala AFC 2020 untuk Bali United dan PSM Makassar, Ini Pembagian Grupnya

“BNPB berharap agar geografi bisa dijadikan mapel wajib di SD dan SMPdan dimasukkan ke mapel Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Sementara untuk jenjang SMA, kami berharap geografi dijadikan mapel wajib untuk semua jurusan IPA, IPS dan Bahasa,” kata Sutopo di kantor BNPB, Jakarta. Menurut dia, pendidikan kebencanaan tak perlu jadi mapel baru. Alasannya, saat ini anak sekolah sudah terlalu banyak mata pelajaran yang harus dipelajari, dan itu sudah sangat memberatkan mereka. 

“BNPB menyarankan agar pendidikan kebencanaan tidak perlu dijadikan mapel baru. Anak sekolah sekarang mapelnya sudah banyak. Coba kalian lihat, itu anak SD isi tasnya lebih banyak dari isi tas mahasiwa,” jelasnya. Selain itu, pendidikan kebencanaan tak perlu dimasukkan ke dalam pendidikan karakter seperti PPKn yang dicanangkan Kemendikbud, karena dinilai akan membebankan tenaga pengajar dan membuat kurikulum tidak fokus. 

Baca Juga : Harun Masiku Belum Ketangkep, KPK Ogah Dibilang Gagal

“Jangan memasukkan ke pendidikan karakter. Kami dari BNPB tidak menganjurkan agar pendidikan kebencanaan dimasukkan ke dalam kurikulum PPKn. Di PPKn, mereka kan sudah diajarkan bela negara, pengamalan Pancasila, nanti takutnya jadi tidak fokus,” tegas Sutopo. Sebaliknya, BNPB menyarankan pendidikan kebencanaan dimasukkan dalam kurikulum untuk muatan lokal (mulok) atau kegiatan ekstrakurikuler di luar jam belajar di kelas. 

“Dijadikan muatan lokal atau ekskul agar siswa nantinya bisa tahu apa yang akan dilakukan ketika terjadi bencana. Istilahnya sederhananya, pendidikan mitigasi tahap awal, lah,” bebernya. Selanjutnya, Sutopo menyarankan Kemdikbud supaya kurikulum pendidikan kebencanaan dimuat tidak monoton, tapi kreatif dan menyenangkan. Hal itu agar siswa tidak hanya memahami secara teoritis belaka, namun juga mampu menerapkannya di lapangan kelak. 

Baca Juga : Terima Kadin, Bamsoet Harap Omnibus Law Bisa Jamin Regulasi yang Jelas

“Kami menyarankan agar pendidikan kebencanaan dibuat supaya kreatif. Jangan hanya diajarkan secara teoritis saja, tapi harus ada kegiatan lapangan, semacam sekolah yang berwawasan lingkungan dan bencana. Supaya siswa tidak panik, pas ada bencana,” imbuhnya. [DIR]