RMco.id  Rakyat Merdeka - Seskab Pramono Anung membantah kabar yang menyebut Presiden Jokowi ingin memajukan pelantikannya satu hari. Kata dia, pelantikan Presiden tetap sesuai jadwal: 20 Oktober. 

Akhir pekan kemarin beredar kabar Jokowi meminta pelantikannya sebagai Presiden dipercepat. Kabar ini dilontarkan pertama kali oleh Ketum Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi usai dipanggil Jokowi ke Istana, Jumat pekan lalu. 

Kata dia, Jokowi yang meminta pelantikannya dimajukan sehari. Dari tanggal 20 menjadi 19 Oktober. Budi menjelaskan usulan itu karena ada kekhawatiran masyarakat soal adanya kemungkinan penumpang gelap yang ingin menggagalkan pelantikan presiden/wakil presiden.

Baca Juga : Sidak Bandara Soetta, BKS Cek Protokol Kesehatan

Kabar itu menyebar dengan cepat menyebar. Lalu, Pramono menepis kabar itu. Dia bilang, omongan Budi itu tidak mewakili Istana.

“Yang menyampaikan, kan bukan dari Istana tapi dari yang mendengar mendengar,” kata Pramono, di kompleks Istana, Jakarta, kemarin. 

Politisi PDIP itu menyebut, Jokowi adalah orang yang paham tata negara. Karena itu, Jokowi akan tetap mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan KPU. “Karena periodisasi DPR dan periodisasi itu sudah fix lima tahunan. Enggak boleh maju sehari, enggak boleh mundur sehari,” ujarnya. 

Baca Juga : Minta Makzulkan Jokowi Dan Bubarkan PDIP, Tuntutan Pendemo RUU HIP Salah Sasaran

Komisioner, KPU Viryan Azis memastikan, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan tetap digelar pada 20 Oktober 2019

Kata dia, tak ada celah untuk memajukan pelantikan dari jadwal yang sudah ditetapkan. Kata dia, waktu pelantikan itu ditentukan sesuai dengan akhir masa jabatan (AMJ) Presiden dan Wakil Presiden.

 “Jadi tetap 20 Oktober,” kata Viryan, kemarin. Pada pemilu sebelumnya, pelantikan selalu digelar pada 20 Oktober. 

Baca Juga : Hati-hati, Cuma 2 Kelurahan di DKI Yang Bebas Covid

Karena itu, mengikuti AMJ yang berlaku, pelantikan harus digelar pada 20 Oktober 2019, sesuai dengan waktu yang sudah berlaku dari tahun ke tahun. 

“UUD menyebut masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 5 tahun,” ujar Viryan. Aturan yang dimaksud Viryan tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945. 
 Selanjutnya