Jaga Produk Indonesia

AP2LI : Kementerian Perdagangan Masih Dibutuhkan Di Kabinet Jilid II

Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) Ilyas Indra. (Ist)
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) Ilyas Indra. (Ist)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perdagangan dinilai masih dibutuhkan dalam pemerintahan kabinet kerja jilid II dibawah Kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) Ilyas Indra, menyikapi wacana perubahan nomenklatur kementerian pada Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Periode 2019-2024.

Indra mengakui, dalam persiapan terbentuknya Kabinet Kerja Jilid II, berbagai wacana muncul berkaitan dengan nomenkelatur Kementerian, apakah ada perubahan kembali atau sama dengan Kabinet Kerja Jilid Pertama. 

Berita Terkait : Kembangkan Produk UMKM, Kemenkop Gandeng 18 Kementerian Lembaga

Menurutnya,keberadaan Kementerian Perdagangan masih sangat dibutuhkan dalam rangka fokus penjagaan penguatan produk dalam negeri, penjagaan harga-harga kebutuhan pokok.

"Kementerian perdagangan juga masih dibutuhkan untuk membangun sinergitas, sehingga produk dalam negeri bisa bersaing dan masuk ke pasar luar negeri," tutur Indra.

Indra menegaskan, AP2LI yang membawahi 40 Perusahaan lebih berharap, Kementerian Perdagangan tetap ada dan dipertahankan Pada Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019 - 2024.

Baca Juga : Airlangga Beri Kuliah Umum di Seskoal

"AP2LI meyakinkan Presiden Jokowi Bahwa untuk Kepentingan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, khususnya Bisnis Penjualan Langsung dan menjaga Produk Dalam Negeri, maka Kementerian Perdangan sebaiknya tetap ada dan dipertahankan," katanya.

Diberitakan, sejumlah nomenklatur kementerian diwacanakan bakal diubah pada kabinet jilid II Pemerintahan Joko Widodo 5 tahun yang akan datang.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi juga sempat mendengar wacana tersebut. "Saya dengar [kementerian] perdagangan [dan] industri yang akan [dilebur]. [kementerian] luar negeri dikasih tugas negosiasi ekspor kita," kata Sofjan dilansir dari CNBC Indonesia.

Baca Juga : Sejumlah Wilayah Di Indonesia Rentan Rawan Pangan

Sofjan memahami, rencana melebur kementerian dan lembaga tak lepas dari masalah ekonomi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dikeluhkan oleh kepala negara. [JAR]