Jelang Pelantikan Jokowi, KSAD Rapat Dengan Semua Petinggi TNI AD

Klik untuk perbesar
KSAD Andika Perkasa (Foto: Humas TNI AD)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menggelar rapat dengan semua petinggi TNI matra angkatan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Salah satu agenda penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah soal antisipasi dan penangan demo jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Teepilih, Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober mendatang.

"Semua pejabat utama di Angkatan Darat  mulai Komandan Korem sampai Panglima Kostrad, kami kumpulkan di sini untuk meng-update situasi terakhir di semua wilayah. Yang menonjol dalam pembahasan tadi, adalah soal adanya rencana demonstrasi," kata Andika di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (9/10).

Berita Terkait : Gelaran Syukuran Pelantikan Jokowi Dimulai Dari Yogyakarta

Jenderal bintang empat itu mengaku, sejauh ini memang belum terlihat bakal terjadi demo di semua wilayah. Namun, pihaknya sudah mengantongi informasi bakal ada demo jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf di sejumlah wilayah. Baik itu soal tanggal, hingga lokasi pelaksanaannya.

"Tapi jumlahnya masih sangat sedikit sekali. Saya tidak perlu menyebut di mana. Tapi, mayoritas belum ada rencana yang terucap, maupun tertulis," ungkapnya.

Berita Terkait : Amankan Pelantikan Jokowi-Maruf, TNI-Polri Kerahkan 30 Ribu Personel Gabungan

Terkait kesiapan personel Angkatan Darat yang akan mengawal pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Andika memastikan akan mengerahkan semua pasukan, dengan melibatkan seluruh jajaran yang ada. Namun, pasukan yang akan diterjunkan bukan dari satuan tempur. "Yang diturunkan adalah dari satuan teritorial," cetusnya.

Andika mengatakan, aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat adalah hak seluruh Warga Negara Indonesia dan telah diatur dalam undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat harus tetap mengedepankan aturan berlaku.

Berita Terkait : Pelantikan Presiden Ditetapkan Pukul 14.30

"Penyampaian pendapat pasti diperbolehkan. Tetapi kan ada tetapinya. Misalnya, tidak mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain. Pelaksanaan demo, yang pasti harus mengikuti aturan moral, yang diakui secara umum. Termasuk tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sudah diatur," tandas Andika. [DNU]

RM Video