Kejagung Ikut Sibuk Urus Pembangunan Ibu Kota Baru

Klik untuk perbesar
Jan S Maringka (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan S Maringka, menegaskan, penegakan hukum dan pembangunan harus dapat berjalan seiring dan seirama. Penegakan hukum bukan momok yang harus ditakuti melainkan harus menampatkan bagian tidak terpisahkan dari upaya segenap bangsa Indonesia mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan.

“Ini cara pandang baru dalam penegakan hukum. Kejaksaan tak lagi sekadar menunggu tapi terlibat sejak awal dalam proses pembangunan. Kejaksaan menjadi rumah bersama dan nyaman untuk pembangunan,” tutur Jan di sela Rapat Koordinasi Pengawalan Pembangunan Kawasan Indonesia Tengah dengan Kementerian PUPR, di Balikpapan, Rabu (9/10).

Berita Terkait : BKS Mau Kembangin Transportasi Laut Di Ibu Kota Baru

Jan menerangkan, Rapat Koordinasi ini menjadi bagian dari kerja sama dengan Kementerian PUPR mengawal proses pembangunan soal ibu kota baru. Ini menjadi langkah awal kedua lembaga dalam mengawal proses perencanaan pembangunan ibu kota baru tersebut.

Tugas Kejaksaan, kata Jan, tidak mempersiapkan perencanaan pembangunan fisik. Kejaksaan akan membantu proses perencanaan dari aspek regulasi dan aturan. Juga memberi saran hukum ketika pemerintah menghadapi hambatan pembebasan lahan, misalnya.

Berita Terkait : Gandeng PUPR, Kejaksaan Ikut Kawal Pembangunan Ibu Kota Baru

“Inilah kontribusi yang kita lakukan dan kadang-kadang lintas-kementerian ini memerlukan fasilitator yang dapat membuat percepatan pembangunan sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud sesuai perencanaan,” tambahnya.

Jan juga mengemukakan bahwa Balikpapan sengaja dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan, sebagai wujud sinergi Kejaksaan dan Kementerian PUPR dalam mendukung program Pemerintah terkait rencana pemindahan Ibukota yang telah dicanangkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Berita Terkait : Jadi Penyangga Ibu Kota Baru, Proyek Bendungan Sulsel Dikebut

“Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan Para Pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat waktu dan tepat sasaran ” ungkap Jan.  

Di tempat yang sama, Irjen Kementerian PUPR, Widiarto, menerangkan, kehadiran TP4 dirasakan telah memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah khususnya jajaran Kementerian PUPR dalam melaksakan kegiatan pembangunan dengan pengawalan dan pengamanan dari aparat penegak hukum. "Lompatan percepatan itu dijamin lewat Kejaksaan RI dengan adanya TP4. Pak Jan Maringka berperan dalam hal ini. Semoga Satker dan balai bisa bekerja dengan nyaman. Semua dikomunikasikan dengan baik dan transparan," ujar Widiarto. [JON]
 

RM Video