Kabinet Indonesia Maju

Gemuk, Semoga Tidak Kolesterol

Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin. (Foto: Rendi Tri Kurniawan/Rakyat Merdeka).
Klik untuk perbesar
Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin. (Foto: Rendi Tri Kurniawan/Rakyat Merdeka).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Berbeda dengan periode pertama, Kabinet Jokowi di periode kedua ini lebih gemuk karena ada 12 pos wakil menteri. Meski gemuk, semoga saja kabinet ini tetap lincah kerjanya, tidak terserang penyakit kolesterol.

Tak hanya lebih gemuk dibanding periode sebelumnya, ternyata jumlah anggota kabinet baru Jokowi memang terbilang besar dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Kabinet Indonesia Maju berjumlah 38 orang. Terdiri atas 4 menteri koordinator, 30 menteri teknis, dan 4 pejabat setingkat menteri yaitu Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Kepala BKPM. Ditambah 12 wakil menteri, totalnya menjadi 50.

Sedangkan personel kabinet di negara-negara Asia Tenggara lain lebih sedikit. Malaysia misalnya, memiliki 27 menteri. Myanmar ada 25 menteri. Singapura lebih sedikit lagi, 21 menteri.

Namun, untuk urusan wamen, Indonesia lebih sedikit. Malaysia memiliki 25 wamen. Singapura lebih banyak lagi, ada 26 wamen. Jika di total, anggota kabinet Malaysia berjumlah 52. Sedangkan Singapura 47.

Berita Terkait : Nasionalisme Terbuka (2)

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, menilai, komposisi kabinet Jokowi tak mencerminkan pemerintahan yang ramping dan efisien. Penambahan 12 wakil menteri akan menambah birokrasi tambah ruwet dan anggaran makin banyak.

“Sangat tidak mencerminkan pemerin tahan yang ramping dan efisien,” kritik Dradjad, kemarin. Dradjad menilai, menteri dan wakil menteri hanya untuk mengakomodasi pihak yang telah mendukungnya di Pilpres 2019. “Kabinet sekarang lebih mencerminkan bagi-bagi kue dari pada efisiensi pemerintahan,” cetusnya.

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, menyebut kabinet Jokowi saat ini sebagai kabinet pelangi yang gemuk. Disebut pelangi lantaran memasukkan tokoh dari beragam latar belakang. Mulai dari parpol pendukung, profesional, relawan, termasuk dua kursi menteri untuk Gerindra, partai yang menjadi lawan di Pilpres.

Menurut dia, kabinet pelangi yang gemuk ini akan menjadi tantangan sendiri bagi Jokowi. Kemampuan Jokowi memimpin kabinet akan diuji 5 tahun ke depan.

“Kalau Jokowi mampu mengkonsolidasi parlemen, mengkonsolidasi menteri dan para wakilnya, saya kira perjalanan ke depan akan mudah,” kata Adi saat dikontak, tadi malam.

Berita Terkait : Perindo Dukung Penuh Kabinet Indonesia Maju

Namun, kalau tak bisa mengelola, kabinet gemuk ini bisa membawa masalah. Kata dia, masalah kabinet gemuk kurang lebih sama dengan gejala kegemukan pada orang. Lambat, tidak lincah, dan rawan terkena penyakit seperti kolestrol atau stroke.

Kabinet gemuk akan bikin rantai birokrasi tambah panjang yang membuat pemerintahan berjalan lambat. Paling bahaya adalah pecah pembuluh darah yang mengakibatkan stroke.

Ia mencontohkan dengan kabinet Presiden SBY di periode kedua. Di akhir jabatannya, ada 18 wakil menteri. Hal itu membuat pemerintahan SBY cenderung lambat karena banyaknya pertimbangan.

“Mudah-mudahan saja, Jokowi bisa menunjukkan leadershipnya. Minimal kabinet tidak kena kolestrol,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik ini.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, punya analisa serupa. Kata dia, ada sisi positif dan negatif dari kabinet Jokowi yang gemuk ini. Sisi buruknya, Jokowi akan sulit mengatur para menteri dan wakil menterinya. Harus sering koordinasi. Karena itu, pemerintahan akan lama mengeksekusi kebijakan.

Berita Terkait : Kolam Gudetama Mall of Indonesia Jadi Buruan Selebgram

Selain itu akan sering terjadi perbedaan pendapat. Semakin banyak kepala akan makin banyak perbedaan. Kemudian pasti butuh waktu koordinasi dengan dirjen-dirjen di bawahnya, tumpang tindih dan lain-lain. Yang jelas, makin banyak pejabat harus disediakan oleh negara lebih besar biayanya buat fasilitas dan tunjangan,” kata Hendri, saat dikontak tadi malam.

Hal positifnya, program pembangunan yang dicanangkan pemerintah akan cepat selesai. Wamen, menurut Hendri, memang diperlukan untuk pemerintah. Tapi, wamen yang mengisi kementerian tidak boleh berbeda dengan partai politik yang menjabat menteri.

Menteri dari kalangan profesional juga tidak cocok dengan wamen dari partai politik. Berbagai analisa itu dibantah mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Kata dia, Jokowi punya pengalaman selama lima tahun memerintah. Pengalaman itu menjadi modal mengelola kabinet yang berisi dari banyak kalangan. Jokowi tahu bagaimana menyolidkan timnya. [BCG]