RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi meninjau pengungsi korban gempa Ambon, di Lapangan Universitas Darussalam, Maluku Tengah, Ambon, Selasa (29/10). Presiden datang didampingi Gubernur Maluku, Murad Ismail; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumardi. Rombongan disambut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, dan Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua.

Setibanya di lokasi, Presiden mengunjungi rumah sakit lapangan. Presiden bercengkrama dengan anak-anak di tenda psikososial, meninjau program rehabilitasi dan rekonstruksi bagi warga terdampak dan terakhir melakukan diskusi dengan masyakrakat.

Doni Monardo memberikan penjelasan terkait penanganan gempa kepada Presiden. BNPB memiliki beberapa opsi untuk peningkatan sosial dan ekonomi bagi warga terdampak gempa. "Program pertama adalah emas biru, yaitu bantuan terkait budidaya ikan hias laut berupa ikan nemo dan pengolahan ikan asap untuk dikonsumsi. Dengan memberikan pembinaan, pendampingan hingga penjualan hasil budidaya ikan laut tersebut," ujar Doni dalam keterangan yang diterima redaksi.

Baca Juga : Puluhan Ribu Rakyat Thailand Tumpah ke Jalanan

"Progam berikutnya, emas hijau. Yaitu berupa pembibitan tanaman bernilai ekonomis seperti Pala, Cengkeh, Sukun dan Matoa. Serta dukungan pembibitan kayu bernilai ekonomis tinggi seperti Gaharu, Jabin, dan Toren," tambah Doni. 

Selain itu akan diberikan dukungan alat pengolahan sagu yang dapat menghasilkan tepung sagu, mi sagu, dan beras sagu. Dikarenakan Maluku memiliki banyak pohon sagu yang dapat diolah, diharapkan bantuan-bantuan tersebut dapat memicu produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Presiden menyatakan, pemerintah akan memberikan bantuan stimulan Rp 50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta rusak sedang, dan Rp 10 juta rusak ringan. "Bantuan ini berlaku di semua daerah terdampak bencana di Indonesia," ucap di sela diskusi dengan masyarakat.

Baca Juga : Masker Scuba Nggak Ampuh Cegah Virus Corona, Ini Alasannya...

Kepala Negara menjelaskan, anggaran di Kementerian PUPR dan di BNPB telah dialokasikan untuk perbaikan rumah-rumah. Dana tersebut dan akan segera disalurkan setelah menjalani sejumlah prosedur. Menurut laporan yang diterima Presiden dari Gubernur Maluku dan Kepala BNPB, ada sekitar 12.137 unit rumah yang rusak akibat gempa Maluku. Rinciannya, 2.712 unit rumah rusak berat, 3.317 unit rumah rusak sedang, dan 6.108 unit rumah rusak ringan, serta 730 unit fasilitas umum dan sosial rusak.

Presiden juga meminta jajaran pemerintahan di daerah seperti camat dan lurah turut memantau dan mengawasi anggaran tersebut. Terutama mengingat anggaran tersebut akan langsung diberikan kepada masyarakat terdampak gempa. Terkait pembangunan rumah warga yang rusak, Kepala Negara berharap agar masyarakat membangun rumah dengan konsep rumah tahan gempa seperti halnya yang dilakukan warga di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk itu, pembangunan konstruksi rumah warga akan diarahkan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Ada macam-macam, ada yang pakai beton, ada yang sistem RISHA, jadi kalau ada gempa itu yang goyang hanya konstruksinya tetapi dinding dan lainnya tetap itu. Saya kira kita harus mengikuti itu," tandasnya. [USU]