Gelar Workshop Keterbukaan Informasi Publik

Humas Kemenhub Siap Sambut Revolusi Industri 4.0

Klik untuk perbesar
Suasana workshop Keterbukaan Informasi Publik, di Yogyakarta, Rabu (30/10). (Foto: Dok. Ditjen Hubla)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Memasuki era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi informasi begitu cepat yang berdampak pada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan benar pun menjadi sangat diperlukan ketika informasi dan komunikasi tidak mengenal batas ruang dan waktu. Humas Pemerintah juga dituntut untuk mengubah pola pikir, yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi era revolusi industri, yang semua kegiatan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi akan dialihkan dengan teknologi informasi yang serba digital. 

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai, Raymond Ivan HA Sianturi, saat membuka Workshop Keterbukaan Informasi Publik, di Yogyakarta, Rabu (30/10). Raymond menegaskan, saat ini memang peran kehumasan Pemerintah sangat strategis di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang terus berubah begitu cepat. Ia juga mengungkapkan pemilihan tema workshop 'Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Era Industri 4.0 oleh Humas Pemerintah' dirasa sangat sesuai dengan perkembangan zaman.

Berita Terkait : Kapal Patroli Kemenhub Berhasil Atasi Kebakaran KM Tanto Ceria di Surabaya

Raymond menjelaskan, tujuan workshop ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Raymond juga menjelaskan bahwa setiap badan publik seperti Ditjen Perhubungan Laut, termasuk seluruh Unit Pelaksana Tugas (UPT) di daerah, dituntut mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta mampu memproses dan menampung permohonan informasi dengan cepat dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mempercepat implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Raymond meminta ke setiap UPT untuk menindaklanjutinya dengan membuat SK PPID Pelaksana di lingkungan UPT masing-masing. "Sebagai PPID pelaksana, tugas kita tidak berhenti pada pelayanan informasi saja. Tetapi ada hal yang tak kalah penting yaitu penanganan dokumentasi atas informasi yang harus disediakan sewaktu-waktu," katanya. 

Berita Terkait : Informatif, Kemenparekraf Dapat Penghargaan Keterbukaan Informasi

Sebagai penutup, Raymond berharap seluruh peserta yang juga para PPID Pelaksana di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dapat mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh. Setelahnya, dapat menerapkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan baik di wilayah kerja masing-masing.

"Saya juga berharap, ke depan, seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut mampu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, objektif, prima, efektif dan efisien," imbaunya. 

Berita Terkait : Horee, Pengurusan Pengujian dan Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran Sudah Bisa Online

Pada saat menyampaikan laporan, Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Perhubungan Laut, Yan Prastomo Ardi, mengatakan, di kegiatan ini pihaknya mengundang seluruh PPID Pelaksana di lingkungan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 296 UPT Ditjen Perhubungan Laut. "Tak lupa izinkan kami selaku panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, peserta seminar serta semua pihak yang telah berkontribusi sehingga pelaksanaan kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik ini dapat berjalan dengan baik dan lancar," ucapnya.

Turut hadir dalam workshop ini Staf Khusus Presiden Tahun 2018-2019, Adita Irawati; perwakilan DPP Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS), Pamungkas Trishadiatmoko; dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirta Sari. [USU]