Rawan Konflik, Pekerjaan JalanTrans Papua Tinggal 31 KM

Jubir PUPR Endra S Atmawidjaja bersama Wamen PUPR John Wempi Wetipo saat meninjau pembangunan infrastruktur di Papua, Senin (28/10). (Foto:humas)
Klik untuk perbesar
Jubir PUPR Endra S Atmawidjaja bersama Wamen PUPR John Wempi Wetipo saat meninjau pembangunan infrastruktur di Papua, Senin (28/10). (Foto:humas)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pembangunan jalan Trans Papua terus dikebut. Saat ini, progresnya tinggal 31 Km yang belum tersambung, khususnya di kawasan Kenyam. Kalau itu sudah dikerjakan, maka jalan Trans Papua, sudah tersambung semuanya.

Hal itu dikatakan Jubir Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja usai meninjau pembangunan hunian tetap (huntap) di Sulawesi Tengah, Selasa, (29/10).  

“Sekarang jalan yang belum tersambung tinggal 31 Km, khususnya di Kenyam Kabupaten Nduga. Kalau itu sudah dikerjakan, maka jalan Trans Papua sudah bisa tersambung. Tinggal di daerah perbatasan yaitu di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua,”katanya.
   
Meskipun tinggal 31 Km, Endra mengatakan, bahwa medan disana sangat berat. Makanya, setiap tahun PUPR hanya bisa maju mengerjakan jalan 4 Km -5 Km. 

Berita Terkait : Jamur Pangalengan Gempur Pasar Singapura

“Setiap tahun itu paling maju 1 Km. Selain medan dan logistiknya berat, dari dulu daerahnya rawan konflik. Pekerjaan sungguh berat. Butuh waktu untuk mengerjakannya,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik PUPR ini.  

Karena itu, Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo akan membantu menangani pekerjaan infrastruktur yang belum selesai agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia Timur.

Selain itu, Wamen juga akan melakukan pengawasan di semua infrastruktur, termasuk Trans Papua dan jalan perbatasan.

Berita Terkait : PT M3 Sukseskan Pembagunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II

“Di Papua itu, banyak masalah. Tidak hanya infrastruktur, rawan konflik, adanya rekonsiliasi, pemulihan trauma akibat konflik. Ditambah adanya wacana pemekaran wilayah antara Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan,” paparnya. 

Berdasarkan hasil rapat di Wamena, katanya Ibu Kota Provinsi Papua Tengah adalah Wamena yang meliputi 10 Kabupaten. Sedangkan Ibu Kota Papua Selatan, adalah Merauke. 

“Presiden sudah melakukan moratorium soal pemekaran. Nah disinilah tugas Wamen untuk memediasi semua masalah di Indonesia Timur, sehingga pembangunan infrastruktur bisa berjalan cepat dan dirasakan masyarakat,” ujarnya. [FIK]