RMco.id  Rakyat Merdeka - Berdasarkan informasi muatan ruang kerja (IMRK), ditemukan adanya lima modus monopoli dalam pelaksanaan Tol Laut.

Hal ini diungkap Lalu Lintas dan Angkatan Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Wisnu Handoko.

"Pertama, shipper atau forwarder-nya itu menguasai booking order kontainer. Caranya macam-macam. Bisa pakai nama berbeda, tapi di belakangnya satu orang. Kedua, forwarder bisa sekaligus menjadi consignee atau penerima. Hal itu terungkap dari fakta bahwa penerima selalu menggunakan forwarder yang sama. Potensinya ada di situ. Kan otomatis jasa pengurusannya selalu dapat banyak dari situ. Ada korelasi, kok pakai itu terus jasanya. Sementara harga, nggak turun-turun,” terang Wisnu melalui pesan tertulis yang diterima RMco.id, Sabtu (2/11).

Berita Terkait : Kemendikbud Larang MPLS Tatap Muka

Modus ketiga, ada satu perusahaan pelayaran atau operator yang hanya melayani hanya satu atau dua forwarder saja. Padahal, angka booking-nya dari perusahaan tersebut selalu tinggi.

“Kecenderungannya, kalau itu saja, pasti harganya jadi tinggi. Karena nggak ada pilihan lagi. Misalnya, kalau di Dobo (Maluku) yang layani satu forwarder saja, harga jadi naik terus,” ungkapnya.

Keempat, ada koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang jumlahnya hanya satu. Sehingga, tidak ada kompetisi yang kemudian memicu biaya lebih tinggi. Salah satu lokasinya ada di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat yang bisa ada biaya tambahan di luar kargo sampai Rp 1 juta.

Berita Terkait : Tiga Pilot Tersandung Narkoba, Kemenhub Nggak Bakal Intervensi Proses Hukum

Sedangkan modus yang kelima, consignee yang sudah mendapatkan barang banyak, tidak mau menjual dengan harga murah. Padahal, barang yang didapatkan berasal dari subsidi program Tol Laut.

“Masalahnya, untuk para consignee yang tadi sudah borong kontainer, itu kami rasa belum tentu dijual dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Di situlah titik-titik potensi monopoli dalam pengoperasian Tol Laut ini," terang Wisnu.

Soal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah mengendus dugaan monopoli pengiriman barang lewat Tol Laut, oleh perusahaan swasta. Dugaan itu muncul, setelah menteri yang akrab disapa BKS itu mendengar sejumlah laporan dari beberapa pemerintah daerah.

Berita Terkait : Menhub Acungi Jempol Inovasi Ojol Cs Selama Pandemi

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah mengungkapkan masalah monopoli Tol Laut. Jokowi mengaku mendapat laporan adanya monopoli perusahaan swasta di jalur Tol Laut.

"Akhir-akhir ini, barang-barang di Tol Laut cenderung dikuasai oleh swasta tertentu. Hal ini sangat disayangkan, karena program Tol Laut telah mendapat apresiasi dari masyarakat dan pemerintah daerah, karena berhasil menurunkan inflasi dan harga barang," kata Jokowi. [HES]