Kepada Para Menteri

Prestasinya Maksimalkan Kontroversi Minimalkan

Menteri Kabinet Indonesia Maju usai dilantik Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto:Rhendy/RM)
Klik untuk perbesar
Menteri Kabinet Indonesia Maju usai dilantik Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto:Rhendy/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ini saran dan harapan rakyat kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju. Tolong, meminimalkan membuat kontroversi. Dari pada energi habis karena gaduh, mendingan dipakai untuk memaksimalkan prestasi. 

Agar, Kabinet Jokowi Jilid II nanti bisa berakhir husnul khatimah. Di kenang baik seluruh rakyat Indonesia. Selama ini, kontroversi dari para menteri masih sering muncul. Yang paling hangat, tentu soal wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang yang dilontarkan Menteri Aga ma, Jenderal (Purn) Fachrul Razi. 

Wacana ini memantik reaksi publik. Di lini masa, sejumlah tagar pun muncul. Seperti #CadarBukanRadikal dan #CadarDiurusiMirasGakPeduli trending di Twitter. 

Kritikan juga datang dari para elite. Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ustad dan politisi, juga menyampaikan kritik atas wacana itu. 

Setelah idenya jadi kontroversi, Fachrul Razi berusaha mengklarifikasi. Kata mantan Wakil Panglima TNI ini, wacana itu masih dalam kajian. Dia membantah akan melarang cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan. 

“Saya enggak berhak dong,” elak Menag. Dia kemudian berkilah hanya akan memberikan rekomendasi. Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, ikut memberi klarifikasi. Kata dia, wacana itu masih harus dievaluasi. 

Berita Terkait : Poldata: Erick, Menteri yang Jawab Harapan Rakyat di Kabinet Indonesia Maju

“Kami akan menyerap berbagai aspirasi,” kata Zainut, di Kantor Kemenag, kemarin. 

Kontroversi seperti ini bukanlah yang pertama. Di kabinet sebelumnya, kontroversi juga banyak terjadi. Salah satunya, wacana ‘full day school’ yang digagas Muhadjir Effendy, yang saat itu menjabat Mendikbud. 

Rencana tersebut sebenarnya baik, agar aktivitas anak lebih terkontrol. Apalagi di sekolah juga tidak hanya belajar. Anak-anak juga akan diberikan permainan mengasyikan. Namun, wacana ini ditolak banyak pihak. Terutama dari kalangan sekolah diniyah yang ada di kampung-kampung. Mereka khawatir, dengan penerapan ‘full day school’, sekolah diniyah tidak laku lagi. Sebab, waktu anak-anak akan habis di sekolah formal. 

Wacana yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah itu akhirnya dibatalkan Presiden Jokowi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 

Perpres itu membebaskan sekolah menerapkan ‘full day school’ atau tidak. Kontroversi lainnya muncul saat Ignasius Jonan, waktu menjabat Menteri Perhubungan, melarang ojek maupun taksi online beroperasi. 

Penolakan pun muncul di mana-mana. Presiden Jokowi langsung turun tangan. Jokowi meminta agar tidak ada aturan yang mengekang inovasi dan merugikan masyarakat. 

Berita Terkait : Kemendag Ajak Pengusaha Maksimalkan Tol Laut

Jonan pun langsung membatalkan larangan tersebut. Menjelang penghujung Kabinet Kerja, giliran Imam Nahrawi, yang saat itu menjabat Menpora, menerbitkan surat imbauan No 1.30.1/Menpora/ I/2019 yang meminta pengelola bioskop memutar dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pertunjukan film dimulai. 

Penolakan pun kembali muncul. Atas kegaduhan yang muncul, imbauan itu kemudian dicabut. Menilik rentetan kontroversi para menteri, Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala menilai, kondisi ini bisa terjadi karena ada pejabat yang kurang paham dengan wilayah kerjanya. 

“Asngom atau asal ngomong saja. Padahal belum tahu medan,” kata Adrianus, ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam. Belajar dari pengalaman itu, ia menyarankan agar menteri-menteri konsentrasi, khususnya dalam penguasaan wilayah kerja. Agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. 

“Cara terbaik untuk fokus adalah melalui bekerja dalam diam,” sarannya. 

Sejauh ini, dia melihat Presiden masih pada tahap mengamati menteri-menteri barunya itu. Belum sampai pada fase “ditertibkan”. 

“Kelihatannya belum. Biar menteri-menteri itu kerepotan sendiri akibat pernyataan atau kebijakan dan berusaha ‘memadamkan’ sendiri. Biar Presiden mengamati dulu,” tandasnya. 

Baca Juga : Jakarta Diminta Nyontek Singapura dan Tokyo

Pengamat kebijakan publik, Chazali H Situmorang, menilai, wacana dan kebijakan kontroversial dari para menteri di periode kedua Jokowi ini jelas tidak produktif. 

Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan juga tidak sesuai tugas dan fungsinya. “Sehingga ada menteri yang over dosis mendeliver solusi radikalisme. Padahal, sudah ada badan yang dibentuk untuk itu,” kata Chazali, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Soal radikalisme, Direktur Social Security Development Institute itu, menilai Pemerintah masih terjebak pada casing. Runyamnya, formulasi telunjuk pemerintah masih tidak jelas. Padahal, narasi larangan bercadar, celana cingkrang, masih rentan memicu resistensi publik. 

Lalu bagaimana sebaiknya? Ia menyarankan agar para menteri menekuni pembagian tugas masing-masing. Duduk bareng susun rancangan kerja. Kemudian masukkan kegiatan sektor dengan isu strategis sesuai arahan presiden. 

“Tanpa harus banyak bicara di media. Tapi, ajak media terkait sektor untuk beri masukan yang tentunya sudah punya sesuatu yang diinginkan masyarakat,” usulnya. [SAR]