Luhut Cabut Larangan Ekspor Bijih Nikel, Untuk Perusahaan Bener

Klik untuk perbesar
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Kintan Pandu Jati/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mencabut larangan ekspor bijih nikel untuk perusahaan bener, atau yang tak melanggar aturan.

Keputusan ini diambil, berdasarkan hasil evaluasi tim investigasi, yang memelototi pelanggaran aturan kuota ekspor bijih nikel.

"Sudah (dicabut larangan ekspor bijih nikel) buat yang tidak melanggar," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/11).

Luhut menambahkan, larangan tersebut akan tetap diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar aturan kuota ekspor bijih nikel. Pencabutannya, menunggu hasil evaluasi tim investigasi.

Rencananya, akan ada rapat lanjutan untuk membahas hal tersebut.

Berita Terkait : Luhut: Pembangunan Ibu Kota Baru Dimulai 2021

Pada kesempatan yang sama, Luhut memastikan pemerintah akan membuat patokan harga jual rata-rata nikel untuk satu tahun, menyusul larangan ekspor bijih nikel di bawah 1,7 persen pada 1 Januati 2020. "Dikurangi nanti dengan pajak dan ongkos," ujarnya.

Agar tak ada lagi perusahaan yang melanggar ketentuan ekspor bijih nikel, Luhut telah memerintahkan adanya revisi Peraturan Menteri ESDM.

Revisi aturan itu juga dimaksudkan agar pengolahan bijih nikel dalam negeri bisa terintegrasi dengan komoditas lainnya, seperti konsentrat tembaga (copper concentrate).

Pada 29 Oktober lalu, Luhut mengatakan, ekspor bijih nikel telah melebihi kuota dengan kenaikan hampir tiga kali lipat. Hal ini terindikasi dari jumlah kapal pengangkut bijih nikel, yang naik dari rata-rata 30 kapal menjadi 100-130 kapal per bulan, sejak September lalu.

Selain itu, juga banyak ditemukan perusahaan _ baik yang memiliki smelter maupun yang tidak - kedapatan mengekspor bijih nikel dengan kadar tinggi mencapai 1,7-1,8 persen. Ini tentu saja berpotensi merugikan negara.

Berita Terkait : KPK Diminta Luhut untuk Awasi Permasalahan Bijih Nikel

Kaji Pencabutan Larangan Ekspor Nikel

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia siap menggelar rapat lanjutan, untuk mengkaji pencabutan larangan ekspor nikel bagi perusahaan yang tidak melanggar aturan. 

Rapat yang akan melibatkan tim investigasi, bersama BKPM dan para pengusaha nikel itu akan digelar di Kantor BKPM, Jakarta pada Senin (11/11) mendatang.

“Kami hari Senin (11/11), akan membahas kelanjutan dari ekspor nickel ore (bijih nikel),” kata Bahlil.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan, larangan tetap diberlakukan sepanjang masih ada evaluasi.

Berita Terkait : Bos BKPM Berani Bikin Gebrakan

"Ya kalau masih dievaluasi, ya belum (dicabut larangannya, Red)," ucapnya.

Sekadar latar, pelanggaran kuota ekspor bijih nikel terbongkar setelah pemerintah menghentikan ekspor bahan tambang tersebut sejak 29 Oktober 2019.

Larangan ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen, secara total akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020. Dengan demikian, perusahaan memiliki masa transisi selama empat bulan hingga Desember 2019, untuk menyesuaikan kebijakan baru ini. [KPJ]