Di Acara KKN Tematik, Menko PMK Bicara Soal Kebebasan Mahasiswa 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat membuka acara Rapat Evaluasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Kamis (14/11). (Foto: Danu Arifianto/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat membuka acara Rapat Evaluasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Kamis (14/11). (Foto: Danu Arifianto/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menghimbau seluruh mahasiswa tak berkecimpung dalam kegiatan yang bertujuan mengubah ideologi Pancasila. Sebab bisa berdampak melambatnya proses pembangunan.

"Mahasiswa memang punya kebebasan untuk berkreatifitas. Karena tanpa kebebasan, jangan harap ada kreatifitas. Tapi bebas itu ada batasnya. Harus steril dari politik. Kalau yang dimaksud bebas itu artinya ikut main politik, itu yang bikin kacau. Sebab, kebebasan otonomi di perguruan tinggi itu sendiri sejatinya dalam lingkup akademik," kata Muhadjir saat membuka acara Rapat Evaluasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Kamis (14/11).

Eks menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu lantas menjelaskan, adanya pembatasan dari kebebasan tersebut tak hanya diberlakukan di Indonesia. Tetapi juga dilakukan oleh negara-negara maju yang salah satunya adalah Amerika Serikat. 

Berita Terkait : Bareng Menko PMK, Bos BNPB Kunjungi Korban Banjir di Bogor

"Semua negara pasti akan membatasi. Apalagi soal ideologi. Pancasila itu sudah final. Mahasiswa boleh kritis, dan bebas secara akademik. Tapi jangan kemudian atas nama kebebasan lantas melampaui batas-batas itu. Di Amerika pun kebebasannya tidak bisa melampaui itu," ujarnya.

Oleh sebab itu, Muhadjir meminta kepada pimpinan seluruh perguruan tinggi untuk memastikan mahasiswa mendapat kebebasan dalam urusan pembelajaran. Baik itu dalam konteks kebebasan akademik, mimbar akademik, maupun otonomi kampus, agar perguruan tinggi tidak kehilangan jati diri sebagai tempat menimba ilmu.

"Tiga hal itu harus ditegakkan, dan itu tugasnya pimpinan perguruan tinggi. Karena siapa sih yang tidak tertarik dengan perguruan tinggi? semua politisi pasti senang karena bagi mereka kampus bisa menjadi potensi, tapi bisa jadi ancaman," paparnya.

Berita Terkait : Kepala BNPB Bersama Menko PMK Tinjau Pengungsi Banjir di Lebak dan Bogor

Muhadjir berharap, masyarakat ke depan tak lagi membahas soal landasan negara. Sebab, Pancasila sudah terpilih dan terbukti ampuh dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

"Jadi silahkan saja pakai celana cingkrang atau berjenggot asal cingkrang dan jenggotnya tidak punya maksud mengubah ideologi negara," ujarnya.

Kepada masyarakat yang berbeda pilihan dalam berbusana dan penampilan tersebut, Muhadjir meminta agar pilihan masyarakat tersebut dihormati dan dihargai. Sebab, tidak semua orang yang bercelana cingkrang dan berjenggot memiliki sifat dan keinginan jahat. 

Berita Terkait : Menko PMK Segera Koordinasikan Bantuan Korban Banjir Jakarta

"Kita harus tetap menghormati kebiasaan orang. Karena kalau tidak, kapan kita bisa membangun Indonesia dengan semangat kerukunan, kesatuan dan dalam kebhinekaan?" tuturnya.

Terkait pelaksanaan kegiatan KKN yang sejauh ini telah melibatkan 42 ribu mahasiswa dari 55 perguruan tinggi, Muhadjir berjanji akan menindaklanjuti agar kegiatan tersebut kedepan bisa lebih berkembang. Sebab, kata dia, kegiatan ini merupakan bagian dari kawah candradimuka dalam menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.

"Ini kegiatan yang luar biasa. Dari sini mahasiswa bisa tahu persis tentang bagaimana keadaan lapangan. Kalau perlu setelah ini ada korps alumni KKN agar suatu waktu kita undang dan dijadikan kader," ujarnya. [DNU]