Neraca Keuangan Perusahaan Negara Dipastikan Aman

Klik untuk perbesar
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro. (Foto: Medcom.id)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senantiasa mengawasi neraca keuangan BUMN, termasuk ketika mencari pendanaan melalui perbankan dan pasar modal. Baik dari pasar domestik maupun global.

Pengawasan tersebut dilakukan secara teliti, demi menjaga kinerja keuangan yang sehat. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro mengatakan, Kementerian BUMN melalui setiap kedeputian teknis, selalu memonitor berbagai aksi korporasi BUMN yang mencari pendanaan.

"Bentuk nyata monitoring di antaranya adalah melalui persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaa (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) setiap perusahaan," kata Aloy.

Selain itu, kata Aloy, dari sisi eksternal masing-masing BUMN juga dibantu oleh lembaga rating domestik dan internasional, yang dapat menilai kemampuan dalam melakukan leveraging, dan dalam mendapatkan pinjaman luar negeri.

Berita Terkait : Berkat Kemudahan Izin Kementan, Bogor Raup Puluhan Miliar Dari Ekspor Tanaman Hias


Kemudian, setiap kali melakukan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN), BUMN selalu berkoordinasi dan meminta persetujuan tiga badan pemerintah. Di antaranya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Aloysius menerangkan, total liabilitas BUMN per September 2018 (unaudited) mencapai Rp 5.271 triliun, di mana total aset mencapai Rp 7.718 triliun. Angka ini meningkat Rp 508 triliun, dari Rp 7.210 triliun per Desember 2017.

Perlu diketahui, total hutang sebesar Rp 5.271 triliun tersebut didominasi oleh sektor jasa keuangan sebesar Rp 3.300 triliun. Di mana hampir 75 persennya merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari perbankan.

"Kondisi utang BUMN tersebut masih dalam kondisi yang aman. Bila dibandingkan dengan rata-rata industri, mengacu pada data dari Bursa Efek Indonesia, rasio Debt to Equity BUMN masing-masing sektor masih berada di bawah rata-rata Debt to Equity industri," ujar Aloy.

Berita Terkait : Hendropriyono: Masa Jabatan Presiden dan Kepala Daerah Sebaiknya 8 Tahun

Di sektor transportasi, misalnya. Rasio DER BUMN sektor transportasi adalah 1,59 kali. Sedangkan rata-rata industrinya, berada di posisi 1,96 kali. Sektor energi, BUMN 0,71 kali, sementara rata-rata industri 1,12 kali. Sektor telekomunikasi, DER BUMN di posisi 0,77 kali, sementara industri pada posisi 1,29 kali.


Adapun BUMN perbankan yang sedikit di atas industri yaitu sekitar 6 kali, di mana rata-rata industri sebesar 5,66 kali. Begitu pun dengan sektor properti dan konstruksi, DER BUMN mencapai 2,9 kali sedangkan rata-rata industri sekitar 1,03 kali. "Hal tersebut menggambarkan peningkatan ekspansi dalam pembangunan infrastruktur di dalam negeri," tegas Aloy.

Kementerian BUMN pun terus mendorong BUMN untuk selalu berinovasi dalam mencari pendanaan, dengan tidak terpaku pada pendanaan konvensional yang bersifat hutang, seperti hutang perbankan.

"Namun juga yang sifatnya quasi ekuitas, sehingga selain mendapatkan dana segar sekaligus dapat memperkuat struktur permodalan dan neraca BUMN," ujar Aloy.

Berita Terkait : Kementerian ESDM Buka Lowongan Dirjen Migas

Di samping itu, beberapa BUMN telah melantai di bursa efek menjadi perusahaan terbuka. Di antaranya, melakukan penerbitan surat hutang melalui pasar modal dalam bentuk instrumen Medium Term Notes (MTN), obligasi domestik, maupun global bonds. Sehingga, BUMN-BUMN tersebut turut dituntut menjaga kondisi keuangan. Tak hanya oleh Kementerian BUMN sebagai ultimate shareholder, namun juga oleh pemegang saham publik dan pemegang obligasi BUMN.

"Berbagai alternatif pendanaan telah dilakukan BUMN. Di antaranya Komodo Bonds, Sekuritisasi Aset, Project Bonds, Perpetual Bonds, hingga Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT). Ke depannya, masih akan dikembangkan berbagai inovasi pendanaan lainnya seperti KIK DINFRA dan masih banyak lainnya," tutup Aloy. [HES]

RM Video