RMco.id  Rakyat Merdeka - Beberapa minggu sebelum pengumuman dan pelantikan Kabinet Indonesia Maju, urusan pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim seperti gak ada gaungnya. Nah, kemarin, setelah kabinet ini hampir berjalan sebulan, urusan memindahkan ibu kota dari Jakarta itu, kembali bergeliat.

Sejumlah menteri dan Gubernur DKI Jakarta berkumpul di Kantor Bappenas, kemarin pagi. Mereka rapat membahas kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). 

Hadir dalam rapat tersebut; Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Secara spesifik, agenda rapat membahas Panitia Antar Kementerian (PAK). Juga harmonisasi draft Perpres tentang Badan Otorita Persiapan, Pemindahan, dan pembangunan Ibu Kota Negara. 

Namun, rapat yang dimulai sekitar pukul 9 pagi itu digelar tertutup. Usai rapat, Luhut mengatakan, dalam rapat itu semua sepakat bahwa perencanaan pembangunan ibu kota baru ditargetkan bisa selesai akhir tahun depan. Dengan begitu, 2021 pembangunan IKN sudah bisa dimulai. "Pembangunan nanti ditargetkan selama tiga  tahun," kata Luhut, kemarin.

Baca Juga : Prediksi Perekonomian Dalam Negeri Melesat, Soksi Dukung UU Ciptaker

Selain itu, pembentukan Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara juga menjadi salah satu pembicaraan. Nantinya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Manoarfa, akan melapor kepada Presiden, mengenai komposisi Kepala BO ini.

 Soeharso mengatakan, pembentukan BO, dilakukan setelah menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang melekat pada Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

Selama ini, lanjutnya, aturan soal ibu kota negara masih terpencar di beberapa undang-undang. Rencananya, sejumlah undang-undang mengenai ibu kota negara akan disatukan dalam satu undang-undang saja. Termasuk undang-undang tentang perubahan status Jakarta. "Dengan proses atau mekanisme Omnibus Law,” ujarnya.

Selain itu, kata Plt Ketum PPP itu, masih ada banyak isu yang harus didefinisikan dan ditentukan bersama. Terutama mengenai bentuk ibu kota baru. Misalnya daerah otonominya itu nanti akan seperti apa, daerah istimewanya seperti apa, kemudian distrik atau pusat pemerintahnya akan seperti apa.

Baca Juga : Ditjen Hortikultura Siap Terapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu juga mengemuka di dalam rapat. Suharso mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut mempertanyakan status ibu kota negara, pengganti Jakarta. "Apakah fungsi ibu kota (baru) itu ibu kota negara kah, atau hanya ibu kota pemerintahan," kata Suharso.

Menurut Suharso, status ibu kota baru yang diinginkan adalah ibu kota negara sekaligus ibu kota pemerintahan. Kalau hanya ibu kota pemerintahan, maka hanya pemerintah saja yang pindah, sementara Kementerian atau Lembaga Negara masih ada di DKI Jakarta. "Namun kalau bentuknya ibu kota Negara, maka semua pindah,” sebutnya.

Kepada awak media,  Anies mengaku tidak memberikan usulan apapun terkait rencana pemindahan ibu kota. Ia justru mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang tetap memastikan keberlangsungan pembangunan di Jakarta. Hanya, ia memberikan penekanan tentang pentingnya kepastian ketersediaan payung hukum bagi status baru DKI Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.

"Harus dipastikan bahwa untuk peran perekonomian di Jakarta terfasilitasi di peraturannya yang baru. Karena Jakarta akan ditempatkan sebagai pusat perekonomian," ujar Anies.

Baca Juga : Nasib Investasi Migas Dalam UU Cipta Kerja

Warganet merespon kembali bergeliatnya proyek ibu kota negara. Akun @Robert__Moses mendukung proses pemindahan ibu kota baru ini terus dikebut. "Ayo kita dukung," ajaknya. "Lanjoooot," sahut @ARLJ4. "Ckckck.... Jadi juga...???," tulis @tanabe_bee.

Tapi akun @rendralaksmana memberi tanggapan yang berbeda. Dia mempertanyakan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan pemindahan ibu kota. "Ga mau tanya keinginan masyarakat dulu pak???," tanya dia. [SAR]