Sederhanakan Regulasi

Tito Dorong Kepala Daerah Untuk Pro Aktif

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Foto: Patra Rizki Syahputra/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Foto: Patra Rizki Syahputra/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk proaktif melakukan penyederhanaan aturan atau perizinan. Diharapkannya, perbaikan regulasi dapat membuat iklim investasi semakin baik.

“Penyederhanaan peraturan diperlukan. Dengan regulasi yang baik investor akan lebih percaya sehingga bisa meningkatkan investasi dan pada akhirnya membuka kesempatan kerja dan menggerakkan ekonomi,” ungkap Tito di Kemendagri, kemarin.

Mantan Kapolri itu menuturkan, penyederhanaan izin investasi merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi. Bahkan, dalam pembukaan Rakornas Indonesia Maju, penyederhanaan regulasi menjadi penekanan Jokowi untuk mendukung kegiatan investasi.

Di tempat terpisah, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku sudah memerintahkan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Pandeglang untuk mempelajari peraturan mana saja yang menghambat laju investasi di Pandeglang. Dia yakin, lambatnya pertumbuhan investasi di Pandeglang salah satunya akibat banyaknya regulasi yang tidak efektif dan efisien.

Berita Terkait : Ini Kenangan Menteri Tito Pada Sekjen Kemendagri

“Investasi harus hidup. Sementara saat ini terganggu dengan adanya perda atau perbup yang tidak efisien dan efektif,” kata Irna.

Irna menuturkan, upaya penyederhanaan regulasi yang tengah dilakukannya sebagai bentuk realisasi atas arahan Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memberikan perhatian serius terhadap persoalan kemudahan berbisnis. Dia menginstruksikan kepala daerah dan aparat TNI-Polri serta kejaksaan di daerah membantu pemerintah pusat mempermudah masuknya investasi ke Indonesia.

Untuk para kepala daerah, Jokowi meminta, gubernur, bupati, dan wali kota serta para anggota DPRD untuk tidak banyak membuat pera-turan tingkat daerah. Sebab negara ini sudah kebanyakan peraturan.

Berita Terkait : Tito: Tolong Terima Mereka Ya...!

Menurutnya, peraturan yang menumpuk hanya akan menyulitkan pemerintah daerah karena tak bisa bergerak cepat dalam mengambil keputusan.

Jokowi mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang menghambat kegiatan investasi, terutama di daerah-daerah. Dia mengamcam akan menyikat para penghambat.

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah Ratna Kawuri mengungkapkan, sebanyak 59 investor asal China berencana merelokasi pabriknya ke Jateng. Mereka berencana mengembangkan industri di sektor kayu dan furniture dengan total investasi sekitar 2 miliar dolar AS.

Dia menilai, para investor China serius menjalankan rencananya. “Saat ini mereka (investor) masih melakukan proses penjaja kan lokasi di berbagai daerah di Jateng. Kita ajak berkeliling untuk melihat-lihat potensi daerah,” ujar Ratna seperti dikutip kompas.com, kemarin.

Berita Terkait : Wapres Minta Tito Hidupkan FKUB di Daerah

Ratna mengatakan faktor penyebab hijrahnya investor tersebut karena Jateng dinilai memiliki iklim investasi yang kondusif dan komitmen memberikan kemudahan dalam perizinan. Hal itu terbukti, pelayanan perizinan di Jateng terbaik dengan meraih peringkat pertama penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terbaik se-Indonesia dalam acara Investment Award 2018.[QAR]