Jaga Mandat Presiden

Nurbaya: Penyerapan DIPA Harus Bermanfaat Buat Rakyat

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Wamen LHK, Aloe  Dohong dan Sekjen Bambang Hendroyomo menggelar Rapim dengan semua pejabat eselon I KLHK membahas penyerapan DIPA, Rabu (14/11).
Klik untuk perbesar
Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Wamen LHK, Aloe Dohong dan Sekjen Bambang Hendroyomo menggelar Rapim dengan semua pejabat eselon I KLHK membahas penyerapan DIPA, Rabu (14/11).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Wamen LHK, Aloe Dohong menggelar Rapat pimpinan (Rapim) dengan semua pejabat eselon I KLHK, Rabu (14/11).  

Rapim dilakukan untuk membahas percepatan implementasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang baru diberikan oleh Presiden Jokowi. 

Dalam rapat itu, Siti minta supaya penyerapan DIPA harus tepat guna dan tepat sasaran untuk mewujudkan visi-misi presiden, yaitu Indonesia Maju. DIPA merupakan dokumen yang menjadi acuan resmi untuk melakukan pengeluaran uang negara.

Berita Terkait : Tegas, PDIP Ingin Presiden dan Wapres Dua Periode dan Dipilih Langsung Rakyat

“Ini pertama kalinya KLHK menerima langsung DIPA dari Presiden. Saya tidak menyangka. Hal itu mempunyai arti yang sangat penting baginya dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran dan pimpinan KLHK,” kata Siti, Sabtu (16/11).

Siti mengatakan, penyerahan DIPA untuk pembangunan tahun 2020 diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi kepada 12 Menteri dan 34 Gubernur provinsi. 

“Salah satunya, Menteri LHK. DIPA merupakan dokumen yang diperlukan kementerian dan memiliki peran penting dalam pembangunan serta kinerja lembaga di tahun depan,” terangnya.

Baca Juga : ASN Ini Langsung Ditahan Polisi

Siti pun merinci jumlah anggaran DIPA yang diterimanya sebesar Rp9,01 triliun. Di mana terdapat lebih dari Rp4,9 triliun program yang dimandatkan sebagai Prioritas Nasional(PN). Yaitu, pada pertumbuhan ekonomi berkualitas, mengatasi kesenjangan dan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana serta dampak iklim. 
 
“Kalau dihitung dana pegawai dan operasional kantor sebesar Rp2,8 triliun itu hampir 17 ribu pegawainya. Maka mandat kepada KLHK untuk menjalankan program PN itu sekitar 79%,” paparnya.
 
“Bagi saya ini mandat yang cukup berat, sehingga harus benar-benar dipertanggung jawabkan keberhasilan output dan outcome, serta sasaran fungsional program dan dampaknya bagi rakyat. Ini bukan main-main. Oleh karena itu, dari istana, saya langsung melakukan rapat ke seluruh unsur pimpinan KLHK,” katanya. 

Dalam rapat yang berjalan satu jam itu, Siti menegaskan, bahwa program dan sasaran serta langkah-langkah percepatan implementasi, seperti persiapan administrasi dan strategi operasional lapangan harus benar-benar disiapkan dengan matang. 

“Kepercayaan yang besar harus diisi oleh kerja keras dan upaya yang besar juga dari seluruh jajaran kementeriannya. Mari kita buat yang terbaik untuk kebaikan negeri ini,”tegasnya.

Baca Juga : Bom Mobil di Mogadishu, Somalia Tewaskan 76 Orang

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh menteri, pejabat lembaga, serta kepala daerah setara gubernur di Istana Negara, Jakarta. Jokowi mengumpulkan para pejabat untuk menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi acuan resmi untuk melakukan pengeluaran uang negara. [FIK]