RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri BUMN Erick Thohir melakukan penyederhanaan birokrasi di Kementerian BUMN. Dia memangkas jabatan eselon I atau deputi di kementerian dipimpinnya. Dari tujuh, kini menjadi hanya tiga orang.

Ini sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.

"Alhamdulillah, saya dan kedua wakil menteri sudah bertemu dengan semua pejabat eselon I secara langsung dan menjelaskan mengenai restrukturisasi ini. Sebetulnya hal ini adalah bagian dari tour of duty," ujar Erick dalam keterangan persnya,  Selasa (19/11).

Baca Juga : 29 Perkantoran di DKI Jakarta Ditutup Sementara

Erick mengatakan, ia akan melihat kinerja dari pegawai setingkat eselon II dan III, dan segera akan dilaksanakan hal serupa. Hal ini, sesuai dengan arahan Presiden untuk mempercepat gerak dalam membangun bangsa.

"Efisiensi birokrasi sudah saatnya dilakukan," imbuhnya.

Erick juga telah memanggil sejumlah nama yang dinilai dapat bekerja keras membantu menangani, sekaligus mengawasi 142 perusahaan milik negara. Mereka adalah eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan komisioner KPK Chandra Hamzah, dan politikus Rizal Mallarangeng.

Baca Juga : Amonium Nitrat, Biang Kerok Ledakan Beirut, Mengapa Bisa Begitu Berbahaya?

"Untuk mengelola aset sebesar Rp 8.200 triliun itu, saya perlu teamwork yang kompak. Yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berakhlak baik," tegas Erick.

Dia mengaku akan berupaya sedemikian rupa, agar para petinggi atau pejabat di dalam lingkungan BUMN - baik di kementerian maupun unit usaha - adalah orang-orang dengan akhlak yang baik. Artinya, memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat.

"Mereka yang sudah berkeringat dan masih mau berkeringat dan memiliki akhlak yang baik, juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi negeri ini, di sini. Yang penting, akhlaknya baik," tuturnya.

Baca Juga : Pemerintah Sudah Siapkan Skema Subsidi Pulsa Internet

Sebelumnya, Chandra Hamzah usai menemui Erick Thohir di Kementerian BUMN, Senin (18/11), mengatakan bahwa Erick Thohir berharap jangan sampai ada lagi BUMN yang terjerat korupsi.

"Jangan sampai ada pejabat BUMN tersangkut kasus korupsi lagi, jadi pak menteri menyampaikan salah satu yang penting adalah integritas, jangan sampai BUMN dijadikan bahan bancakan atau terjerat kasus korupsi lagi," ujar Chandra.

Chandra juga sempat memaparkan kendala-kendala hukum yang menghambat BUMN untuk bergerak lebih maju. "Banyak, masalah regulasi apa yang menghambat BUMN, regulasi apa yang diperlukan agar BUMN melangkah lebih cepat," imbuhnya. [OKT]