Bentuk Satgas Antiradikalisme

Pak Menag, Hati-hati Gaduh Lagi

Klik untuk perbesar
Menteri Agama Fachrul Razi (tengah berpeci hitam) saat bertemu dengan pimpinan Pesantren Lirboyo di Kediri, Kamis (21/11). (Foto: Twitter@Kementerian Agama RI)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agama, Fachrul Razi, tak berhenti membuat “terobosan”. Setelah heboh pelarangan cadar dan celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintah, Fachrul mengeluarkan wacana baru. Yaitu pembentukan Satgas Antiradikalisme. Fachrul pun di ingatkan, hati-hati gaduh lagi.

Fachrul menerangkan, Satgas itu nantinya tidak hanya akan dibentuk di Kementerian Agama. Tapi tersebar di 11 kementerian/lembaga negara. Tujuannya untuk memberantas paham radikal di kalangan PNS. “Betul-betul untuk pegawai negeri sipil,” tegas Fachrul, usai mengisi kuliah umum di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, kemarin.

Fachrul berharap, Satgas tersebut bisa menjadi garda terdepan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan melakukan langkah-langkah deradikalisasi di lingkungan PNS. Dia menegaskan, PNS tidak boleh ketularan sifat radikal sedikit pun.

“Satgas nanti untuk menampung laporan-laporan. Satgas dibentuk oleh kementerian dan lembaga negara masing-masing,” jelasnya. Jika ada PNS yang terdeteksi ketula ran paham radikal, akan langsung dipanggil. Namun, untuk tahap pertama, hanya peringatan lisan. Berupa nasihat untuk meninggalkan paham itu. “Kami hanya memberi nasihat. Karena sudah ancaman nyata radikalisasi di Indonesia saat ini,” ucap Fachrul.

Berita Terkait : Kemenag Siapkan Aplikasi Bimbingan Perkawinan Online

Seperti apa ciri-ciri PNS terpapar radikalisme? Mantan Wakil Panglima TNI itu menyebut ada empat, sebagaimana disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pertama, intoleran terhadap perbedaan. Kedua, adanya konsep takfiri atau mudah mengkafirkan orang lain. Ketiga, memaksanakan kehendak dengan berbagai dalil. Keempat, menggunakan cara kekerasan untuk mewujudkan kehendaknya.

Fachrul bilang, seseorang atau kelompok yang sudah punya ciri-ciri tersebut tidak boleh dibiarkan. Karena bisa mengancam keutuhan dalam berbangsa. “Kondisi ini tidak boleh dibiarkan,” lanjut menteri kelahiran Aceh itu.

Dalam kuliah umumnya, Fachrul juga menyebutkan bahwa PNS radikal adalah musuh dalam selimut. Untuk mengantisipasinya, butuh tindakan yang sedikit keras. “Masa PNS digaji negara malah melawan negara,” sindir Fachrul.

Tak hanya menyasar PNS, langkah pencegahan paham radikal juga akan diterapkan pada calon pegawai negeri sipil (CPNS). “Rekrutmen CPNS, juga akan kami cek nasionalismenya bagaimana. Pasti ada wawancara, perta nyaanpertanyaan terkait itu. Ini wajar, tidak ada yang aneh,” lanjut Fachrul.

Berita Terkait : PBNU: Larangan Cadar Bukan Solusi Radikalisme

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, heran dengan langkah yang diambil Fachrul. Sebab, yang dia tahu, tugas pokok dan fungsi Kemenag bukan itu. “Tugas utamanya adalah menciptakan kerukunan umat beragama, menciptakan pendidikan keagamaan yang moderat. Saya sih agak heran kalau Kemenag membuat Satgas itu, karena Satgas itu bukan tupoksinya dia,” kata Ace, ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Lagi pula, lanjutnya, setiap ASN atau PNS sejak awal sudah disumpah untuk taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Mereka punya kewajiban untuk memiliki ketaatan dan loyalitas terhadap nilai-nilai kebangsaan. Sehingga, jika ada ASN melakukan tindakan yang mengarah pada upaya anti terhadap konstitusi, masuk kategori pelanggaran disiplin ASN. Penegakan disiplin ASN itu ada di Kementerian PAN-RB.

“Saya kira dengan atau tanpa adanya Satgas, ya siapa pun ASN yang melakukan tindakan tersebut, punya ke wajiban diberikan sanksi di institusi mana pun,” jelasnya.

Pengamat politik Hendri Satrio juga heran, kenapa urusan radikalisme yang seringkali menjadi bahan pembicaraan Menag. “Kan sudah ada BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila),” kata Hensat, sapaan akrabnya, kepada Rakyat Merdeka.

Baca Juga : Ada Ledakan di Monas

Selain itu, ia juga menilai gaya komunikasi Fachrul masih kurang pas. Programnya juga mirip pembinaan Ospek mahasiswa baru. Enggak ada sejuk-sejuknya.

Padahal, lanjut dia, Presiden Jokowi sudah berhasil melaksanakan rekonsiliasi kebangsaan. Dia pun mengingatkan agar Fachrul lebih hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. “Mestinya Menag bikin makin adem. Jangan bikin program dan statement yang bikin rakyat tegang terus. Jangan gaduh lagi,” tandasnya. [SAR]