Mendagri: Jadikan Perbatasan Sebagai Bumper Zone Untuk Pemerataan Pembangunan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berbicara dalam Rakor Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019 di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Senin (25/11).
Klik untuk perbesar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berbicara dalam Rakor Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019 di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Senin (25/11).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian meminta kawasan perbatasan kita diperkuat. Karena perbatasan menjadi bumper zone untuk pemerataan pembangunan. 

Hal itu disampaikan Menteri Tito dalam Rakor Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019 di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Senin (25/11).

“Presiden sudah menyampaikan membangun dari pinggiran. Tak hanya di kota-kota atau di daerah-daerah yang sudah terbangun seperti Jawa tapi juga daerah perbatasan. Tujuan lain adalah menjadikan perbatasan sebagai bumper zone kita. Perbatasan kita harus diperkuat. Kalau masyarakatnya kuat, pembangunan terjadi di sana, dan kejahatan-kejahatan lintas batas akan dapat diatasi,” kata Mendagri.

Berita Terkait : KNKT: Pelayaran dan Penerbangan Penyumbang Kecelakaan Tertinggi 2019

Hal lain yang perlu diperkuat, kata, Mendagri, adalah para camat di perbatasan. Soalnya, merekalah unsur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

“Untuk itulah kita rakor selama empat hari ini, kita bertujuan untuk membangun kecamatan-kecamatan perbatasan. Caranya bagaimana? Mereka camat-camat punya otoritas, punya kewenangan, punya kedekatan hubungan masyarakatnya dan mereka yang paling bisa lama di situ. Kalau unsur lain datang-pergi, kalau mereka bertahan di situ, maka kita harus perkuat mereka,” ujarnya.

Dalam hal peningkatan kapasitas maupun pembangunan sumber daya, Mendagri menilai perlu adanya sinkronisasi pemda dengan Pemerintah Pusat, utamanya kerja sama semua pihak dalam berbagai aspek yang menunjang untuk pembangunan perbatasan tersebut.

Berita Terkait : Mendes Resmikan Infrastruktur Perbatasan NTT

“Kita harapkan para bupati dan gubernur menganggarkan untuk pembangunan daerah perbatasan. Ini prioritas,” pintanya.

Untuk itu, Mendagri meminta sinergi untuk seluruh program dari berbagai kementerian/lembaga dan pemda dalam mengelola program dan pembangunan daerah perbatasan. [KRS]