Indonesia Harus Jadi Kekuatan Besar Dalam Berdiplomasi Iklim

Klik untuk perbesar
Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (tengah) hadir bersama Wakil Menteri LHK Alue Dohong (kedua kiri) di acara pembukaan Konferensi Perubahan Iklim ke 25 (COP25), di Madrid, Spanyol, Senin (2/11) pagi, waktu setempat.

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar mendorong keterlibatan politikus, tokoh-tokoh berpengaruh dan tokoh organisasi keagamaan, termasuk DPR untuk mengawal dan membantu upaya Indonesia menanggulangi perubahan iklim di forum perubahan iklim dunia ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar hadir bersama Wakil Menteri LHK Alue Dohong di acara pembukaan Konferensi Perubahan Iklim ke 25 (COP25),  Senin (2/11) pagi, waktu setempat. 

Kedatangan perwakilan DPR, disambut baik oleh Delegasi Indonesia. Kehadiran anggota legislatif pada keikutsertaan Indonesia di COP25 diharapkan dapat membantu upaya Indonesia dalam melakukan aksi penanggulangan perubahan iklim yang lebih besar, khususnya dalam membangun dukungan di bidang politik.

Sebagai Delegasi Indonesia, Imin juga dijadwalkan akan membuka Paviliun Indonesia, pada Rabu (4/11).  Selain itu, Politisi PKB ini akan menjadi keynote speaker, di salah satu forum di Paviliun Indonesia dengan materi berjudul ‘Collaborative Climate Action,Legislative and Executive Continuous Supports’.

Berita Terkait : Wamen KLHK Pimpin Delegasi RI Di COP 25 Madrid

"Dengan pertemuan COP25 ini kita berkewajiban membuat aksi nyata. Mau tidak mau semua terlibat mengurangi pemanasan global dengan melibatkan semua pihak," ujarnya.

Dalam pertemuannya, Imin berpesan agar partisipasi Indonesia di COP25 harus lebih berambisi lagi, karena menurutnya, posisi Indonesia sangat strategis dalam upaya pengendalian persediaan iklim. 

Imin mengatakan, dengan luasnya hutan Indonesia, pemerintah harus bisa menjadi kekuatan dalam berdiplomasi dengan negara-negara lain, khususnya negara maju dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan dampak perubahan iklim akan semakin cepat, dan meminta pemerintah negara-negara di dunia untuk menunjukkan peningkatan ambisi dan komitmen dalam penanggulangan perubahan iklim.

Berita Terkait : Indonesia Juara Dua Panahan Berkuda Internasional di Iran

“Bencana alam terkait iklim menjadi lebih sering, lebih mematikan, lebih merusak, dengan meningkatnya biaya manusia dan keuangan. Kekeringan di beberapa bagian dunia berkembang dengan laju yang mengkhawatirkan menghancurkan habitat manusia dan membahayakan keamanan pangan.

Setiap tahun, polusi udara, terkait dengan perubahan iklim, membunuh tujuh juta orang. Perubahan iklim telah menjadi ancaman dramatis bagi kesehatan dan keamanan manusia," ujarnya

Ia pun memperingatkan jika ancaman perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, namun merupakan ancaman yang sudah dihadapi manusia pada saat sekarang dan menyebabkan krisis global. Arahan para peneliti untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius harus terus di diusahakan bersama. Oleh karenanya, perilaku manusia harus diubah dalam memperlakukan alam.

“Hari ini, dunia akan memproduksi 120 persen lebih banyak bahan bakar fosil daripada konsisten dengan jalur 1,5 derajat. Dan, untuk batubara, angkanya 280 persen. Tetapi komunitas ilmiah juga memberi tahu kita bahwa peta jalan untuk tetap di bawah 1,5 derajat masih dalam jangkauan, ”katanya.

Berita Terkait : Indonesia-Swedia Perkuat Kerja Sama Sektor Pertahanan

Perilaku politik di sebuah negara menurutnya sangat penting mendorong keberhasilan upaya penanggulangan perubahan iklim. Saat ini, kemauan politik dirasakan masih kurang dalam memandang penting upaya pengendalian perubahan iklim. 

“Penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara, dan subsidi bahan bakar fosil sedikitnya telah menunjukan kurangnya komitmen politik sebuah negara dalam mendukung usaha global dalam pengendalian perubahan iklim,”ujarnya..

Untuk itu, menurutnya penting untuk meningkatkan ambisi iklim dan untuk mencapai tujuan penurunan suhu yang lebih ambisius dari Perjanjian Paris. Hal ini untuk mengamankan komitmen nasional yang lebih ambisius, terutama dari penghasil emisi gas rumah kaca utama, agar segera mulai mengurangi emisi gas rumah kaca dengan kecepatan yang konsisten untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.

Pada hari pertama, setelah pembukaan konferensi ini, delegasi Republik Indonesia telah mengikuti  pembahasan tentang loss and damage, Tranparancy and MRV, Response and Measures. [FIK]