Jokowi Pengen Ibu Kota Baru Jadi Smart Economy

Presiden Jokowi
Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi ingin ibu kota baru tak hanya jadi smart city. Tapi juga jadi kota smart economy yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat.

Hal ini diutarakan Jokowi saat menyaksikan Presentasi Desain Ibu Kota Negara dari finalis Sayembara Desain Ibu Kota Baru yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Istana Merdeka, Jumat (20/12) sore.

Dalam awal sambutannya Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada para finalis yang terpilih dari 755 peserta sayembara.

Berita Terkait : Ibukota Baru Indonesia Sebagai Model Smart City Masa Depan

“Itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat hebat dan sekarang dalam proses penilaian akhir dan salah satu dari bapak-ibu semuanya akan jadi pemenang,” ucapnya.

Presiden menyampaikan, bahwa pembangunan ibu kota bukan semata-mata pemindahan lokasi atau pemindahan bangunan, tetapi ia ingin ada pindah sistem, ada pindah budaya kerja. “Sehingga kita harapkan, kita memiliki sebuah konsep yang visioner,” ujarnya.

Menurut Presiden, lokasi ibu kota baru yang baru dilihatnya di Sepaku, Penajam Paser Utara memang sebuah lokasi perbukitan. Namun ia meyakini kalau para peserta Sayembara Desain Ibu Kota Baru nanti melihat ke sana, pasti senang sekali, karena memudahkan untuk lebih memperbaiki konsep-konsep yang ada.

Berita Terkait : Mengapa Kalsel Layak Jadi Gerbang Ibu Kota Negara?

Karena itu Presiden  ingin ibu kota baru tak hanya akan dibentuk menjadi smart city, compact city, yang nyaman, humanis, dan zero emission.

"Tapi juga kita ingin membangun cluster pemerintahan, cluster pendidikan, cluster kesehatan, cluster riset dan inovasi, cluster financial center, sehingga akan ada transformasi ekonomi. Dari ekonomi yang kita miliki sekarang ini masuk ke smart economy,” pungkas Presiden.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. [KRS]