Penerimaan Negara Masih Tekor Banyak, Sri Mulyani Galau Berat

Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Instagram)
Klik untuk perbesar
Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Instagram)

RMco.id  Rakyat Merdeka - DI saat orang lain siap-siap liburan natal dan akhir tahun, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru terlihat lagi galau berat. Soalnya, realisasi penerimaan negara masih jauh dari target. Tak ingin anggaran negara tekor terlalu dalam, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, melarang anak buahnya libur di akhir tahun. Semua pegawai Kementerian Keuangan harus tetap bekerja meningkatkan penerimaan negara.

Wajar kalau Sri Mul galau. Data Kemenkeu yang dirilis sejak awal pekan lalu kurang menggembirakan. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 2,29 persen atau sebesar Rp 368,9 triliun. Target awal pemerintah defisit di angka 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Data penerimaan negara yang dirilis Kamis lalu juga kurang begitu bagus. Realisasi penerimaan negara hingga November sebesar Rp 1.667 triliun atau baru 77,5 persen dari target yang dipatok APBN. Angka tersebut turun 3,34 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Pendapatan negara itu terdiri atas perpajakan sebesar Rp 1.312 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 362 triliun dan hibah Rp 1,95 triliun.

Penerimaan dari sektor perpajakan yang meleset jauh. Hingga November lalu, penerimaan dari pajak baru mencapai Rp 1.136 triliun. Atau baru 72 persen dari target Rp 1.577 triliun. Artinya, dalam satu bulan terakhir ini Kemenkeu harus bisa memungut pajak sebesar Rp 441 triliun agar bisa memenuhi target.

Berita Terkait : Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap II Dimulai Tahun Ini

Di tengah kondisi itu, Sri Mul kemarin melantik dan merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu. Beberapa pejabat yang dilantik adalah pejabat anggota Komite Pengawas Perpajakan, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional. Dalam acara itu, Sri Mul meminta anak buahnya dalam dua pekan terakhir ini terus bekerja meningkatkan penerimaan negara yang masih jauh dari target.

Dia mengakui, kondisi ekonomi baik global maupun domestik saat ini penuh dengan tantangan yang cukup berat. Akibatnya, penerimaan pun ikut terganggu. “Kita tidak libur akhir tahun ini, seperti biasa. Karena kita perlu mengelola APBN sampai hari terakhir di 2019,” kata Sri Mul.

Kemenkeu, kata Sri Mul, harus terus mengawasi penerimaan negara sampai akhir tahun. Karena, hasil final dari semua kinerja APBN, termasuk kekurangan penerimaan hingga defisit, akan selesai pada 31 Desember 2019. 

Selain itu, Sri Mul juga minta Dirjen Bea dan Cukai waspada akan serbuan barang impor dan barang ilegal jelang penutupan tahun 2019. Ia mengajak anak buahnya untuk menjaga perekonomian agar tetap bisa tumbuh kompetitif, tidak tertutup dan in-efisien, tapi tetap terbuka kompetitif. 

Berita Terkait : Ayatollah Ali Khamenei Pimpin Shalat Jumat di Teheran, Ada Apa?

Pengamat ekonomi dari UII Yogyakarta, Prof Edi Suwandi Hamid sudah memperkirakan kondisi ini. Kata dia, dalam beberapa tahun terakhir, target- target ekonomi kita memang tidak pernah tercapai. Mulai dari pertumbuhan ekonomi sampai ke penerimaan pajak yang melesat dari target.

Sebulan sebelum tutup buku, penerimaan dari pajak masih kurang sekitar Rp 441 triliun. Tentu ini akan berpengaruh pada pendapatan tahun depan. Ruang fiskal semakin sempit. Kesulitan fiskal sangat terasa di 2019.

“Tahun depan pertumbuhan ekonomi akan sulit mencapai target. Bahkan untuk sampai di angka 5 persen saja, tidak mudah. Tahun depan, siap-siap saja kencangkan ikat pinggang,” kata Edi, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia berharap, pemerintah melakukan sejumlah kebijakan untuk menghadapi tahun depan yang diprediksi semakin berat. Dia juga kasih usul. Pertama, pemerintah harus berhemat. Anggaran kegiatan yang tak penting dipangkas. Rapat-rapat di luar kota mesti dikurangi. Kedua, pemerintah harus realistis. 

Berita Terkait : 87 Persen Penyelenggara Negara Belum Laporkan Hartanya ke KPK

Ekspor pasti akan sangat susah. Karena itu Impor perlu dikurangi dan dibatasi. Saat ini defisit tidak hanya pada transaksi berjalan tapi juga di neraca perdagangan. “Solusinya pada pengendalian impor,” tutupnya. [BCG]