Tarif Listrik Batal Naik

Alhamdulillah, Pemerintah Dengerin Keluhan Rakyat

Arifin Tasrif (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Arifin Tasrif (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ada kabar baik bagi pelanggan listrik 900 VA. Pemerintah urung mencabut subsidi untuk golongan ini pada tahun depan. Alhamdulillah, pemerintah mau dengerin keluhan rakyat.

Rencana awalnya, pemerintah berencana mencabut subsidi listrik 900 VA. Dari 24,4 juta pelanggan 900 VA, pemerintah akan mencabut subsidi kepada 6,9 juta pelanggan. Konsekuensinya, pelanggan yang subsidinya dicabut akan mengalami kenaikan tarif listrik penyesuaian yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari nanti. Hasil itung-itungan, kebijakan ini akan menghemat hingga Rp 7 triliun bagi keuangan PLN.

Belakangan, DPR yang baru, punya sikap berbeda. Mereka ingin keputusan tersebut dibatalkan. Alasannya macam-macam, mulai dari pelemahan daya beli masyarakat sampai PLN belum punya data terkait pelanggan yang akan dicabut subsidinya.

Setelah rapat beberapa kali, Menteri ESDM, Arifin Tasrif memutuskan, menunda kebijakan tersebut dengan sejumlah pertimbangan, antara lain menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Dengan begitu, penerapan penyesuaian tarif pun ditunda. "Iya (tarif listrik) tetap. Senang kan kalau begitu?" kata Arifin saat ditemui di kantornya, Jumat sore.

Berita Terkait : Tak Jadi Cabut Subsidi Listrik, Pemerintah Tunjukkan Keberpihakan ke Rakyat

Arifin menyebut, pemerintah memutuskan tidak mencabut subsidi karena PLN belum selesai melakukan pendataan pelanggan. "Kami jaga stabilitas dulu. Kami masih mendata supaya tidak salah sasaran," katanya.

Pemerintah baru akan mencabut subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA jika PLN sudah selesai menvalidasi data. "Kami tunggu karena kan data-datanya harus lewat banyak (lembaga), seperti BPS dan lain-lain," ujar Arifin.

Kapan itu? Arifin belum bisa memastikan. Ia hanya bilang sampai tahun depan belum ada rencana kenaikan tarif listrik. "Sampai PLN siap dengan data-datanya. Kan harus lewat banyak ini, nanti salah diomelin lagi," ujarnya.

Nantinya, pendataan pelanggan PLN akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah pelanggan golongan Rumah Tangga Mampu (RTM). Sesuai data PLN per 31 Oktober 2019, jumlah pelanggan 900 VA – RTM tercatat sebanyak 22,1 juta.

Berita Terkait : Sambangi Gandul, Menteri ESDM Pastikan Listrik Nataru Aman

Pada 2020 jumlah pelanggan diproyeksikan sebanyak 24,4 juta. Biar pun begitu, pemerintah memutuskan tidak menambah subsidi dalam APBN 2020. Pemerintah akan mendorong PLN untuk menghemat biaya terutama dari sumber energi pembangkit listrik.

Arifin yakin cara tersebut dapat menghemat banyak biaya. Pasalnya, PLN masih banyak menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). "Masih banyak yang bisa dihemat. Kami arahkan segera dikonversi ke energi murah. Dengan begitu bisa lebih efisien," jelasnya.

Langkah lain adalah mempersiapkan regulasi terkait perpanjangan kebijakan harga batu bara khusus di dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). "Melalui aturan ini kita ingin menjaga supaya tarif listrik tidak naik karena ekonomi global belum membaik sehingga kita perlu menjaga industri bisa bangkit," tambah Arifin.

Pengamat kelistrikan, Okky Setiawan, menilai, keputusan pemerintah membatalkan mencabut subsidi itu sudah tepat. Dia bilang, tantangan 2020 sangat berat. “Tahun depan ada ancaman krisis global. Beban rakyat akan semakin berat dengan kenaikan TDL,” kata Okky, kemarin.

Baca Juga : Hasto Penuhi Panggilan KPK, PDIP Disebut Taat Hukum

Menurut dia, keputusan akan menjadi tantangan bagi Dirut PLN yang baru, Zulkifli Zaini untuk mengatasi berbagai tantangan pada 2020. Dia juga harus mampu mengoptimalkan aset-aset dan sumber daya lain yang dimiliki PLN. Apalagi, PLN tahun depan masih mendapatkan subsidi kelistrikan sebesar Rp 54,8 triliun.

Dia mengatakan, sebisa mungkin menjaga stabilitas tarif dasar listrik, terutama bagi masyarakat golongan tidak mampu. Soalnya, kenaikan tarif listrik akan berdampak kepada kenaikan laju inflasi nasional.

"Bobot tarif listrik terhadap inflasi cukup besar, sehingga pasti akan berpengaruh. Dampak turunannya, pertumbuhan ekonomi melambat. Harga bahan pokok naik. Pada saat yang sama, kemampuan dan daya beli masyarakat menurun," ujarnya. [BCG]