Anies Dan Basuki Diadu-adu, Luhut Jadi Juru Damai

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: ist)
Klik untuk perbesar
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: ist)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Luhut Binsar Panjaitan jadi juru damai perdebatan antara Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan, soal penyebab banjir di Jakarta. Menko Kemaritiman dan Investasi ini minta publik tidak membenturkan omongan Basuki dan Anies. Kata dia, Basuki benar, Anies oke.

Perdebatan Basuki dan Anies dimulai usai meninjau banjir Jakarta lewat helikopter, Rabu lalu. Basuki menilai, banjir yang melanda Jakarta karena belum rampungnya proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Dari 33 kilometer, baru 16 kilometer yang baru dikerjakan. Proyek normalisasi sebenarnya dikerjakan Kementerian PUPR. Namun, Basuki mengaku tak bisa mengerjakan karena proses pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta berjalan lambat. Ia pun tak bisa menutupi kekecewaannya kepada Anies. “Maaf Pak Gubernur,” kata Basuki, saat itu.

Dikomentari begitu, Anies merespons. Kata dia, banjir kali ini bukan perkara sungai sudah dinormalisasi atau belum. Buktinya, daerah yang sudah dinormalisasi juga masih terkena banjir. Kampung Pulo, misalnya. Menurut Anies, kunci penyelesaian banjir Jakarta adalah dengan cara pengendalian air di daerah hulu. Pengendalian air tersebut dengan membangun kolam retensi seperti dam, waduk, dan embung. Tujuannya untuk mengontol dan mengendalikan volume air yang bergerak ke arah hilir. Bila tidak ada pengendalian, program normalisasi tidak akan berfungsi juga.

Anies seolah menyentil Kementerian PUPR yang lambat dalam membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Saat ini, pengerjaan proyek ini masih 45 persen. Diperkirakan, dua bendungan inu baru selesai akhir 2020.

Berita Terkait : Bangun Kantor Presiden Baru, Luhut Ogah Dibayarin Asing

Perdebatan keduanya jadi bola panas di dunia maya. Keduanya dibentur-benturkan. Pendukung Anies ramai-ramai menyalahkan Basuki. Demikian sebaliknya, pendukung Basuki menyalahkan Anies.

Melihat kondisi ini, Luhut turun tangan. Luhut mengaku sudah mendengar banyak soal kemungkinan penyebab banjir dari Basuki ketika rapat di kantornya. Dari penjelasan itu pun, Luhut menilai, pendapat Basuki dan Anies sama-sama benar. 

“Tidak ada yang berseberangan, kok. Saya kira pikiran Pak Basuki benar, tidak ada yang salah. Pak Gubernur juga oke. Saya kira jangan ditubruk-tubrukkan lah," kata Luhut, di Istana Kepresidenan, kemarin. 

Luhut lalu menyimpulkan, setidaknya ada tiga penyebab banjir yang melanda Jabodetabek, saat ini. Pertama,  kurang lancarnya aliran air dari hulu ke hilir. Karena itu, sungai mesti dibersihkan. Supaya air lebih lancar. 

Berita Terkait : Ngecek Tanggul Jebol, Anies Gandeng Basuki

Kedua, butuh bendungan di hulu sungai untuk menampung air. Seperti yang disampaikan Anies. Atas hal itu, pemerintah tengah membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi untuk mengurangi aliran air ke kawasan DKI Jakarta. "Di Puncak itu memang sedang disiapkan bendungan itu. Hanya baru tahun ini selesai,” imbuhnya. Selain itu, pemerintah juga membangun sistem aliran air dengan sodetan dan pompa yang mampu mempercepat aliran air ke laut.  

Ketiga, program normalisasi sungai yang belum rampung. Proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini jadi penting. Proyek ini baru kelar 16 kilometer dari total 33 kilometer. “Jadi ya biar dituntaskan segera,” ujarnya. 

Menteri Basuki melunak. Kemarin, Basuki menyatakan, yang disampaikan Anies soal naturalisasi Sungai Ciliwung benar adanya. Menurut dia, perdebatan normalisasi sungai atau naturalisasi sungai pada intinya sama saja. Intinya sungai perlu dilebarkan untuk menambah kapasitasnya. Terlebih, dalam menghadapi luapan air yang besar saat musim hujan. "Saya nggak mau debat lah. Nggak dididik untuk debat saya tuh," ungkap Basuki.

Mengantisipasi banjir, Basuki menyatakan telah menerjunkan 280 pegawainya. Pegawai tersebut diterjunkan ke 180 titik banjir guna mengantisipasi puncak curah hujan yang diperkirakan terjadi pada pertengahan Januari 2020. Ratusan pegawai itu akan melakukan survei terkait penyebab banjir di kawasan Jabodetabek. Salah satu yang disurvei adalah tanggul yang jebol di kawasan Kemang Pratama, Bekasi. Kementerian PUPR akan mencatat seluruh penyebab banjir untuk dibahas pada Senin mendatang. Dari situ, pihaknya akan melakukan evaluasi infrastruktur di kawasan titik banjir. 

Berita Terkait : Anies Izinkan Bekasi Buang Sampah Banjir ke Bantar Gebang, Administrasinya Wajib Nyusul

Dalam kesempatan berbeda, Presiden PKS, Sohibul Iman, mempersilakan warga mengkritik Anies soal banjir. Dia pun meminta Anies tidak sensi dengan kritikan itu. Dia menegaskan, Anies harus siap dan menerimanya dengan lapang dada. 

“Dikritik saja. Jadi seorang pemimpin itu hadir untuk dikritik. Begitu dia tidak mengerjakan sesuatu dengan baik, dikritik. Itu wajar," kata Sohibul usai meninjau titik banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kemarin.  

"Dan enggak boleh ada hard feeling atau baper (bawa perasaan). Terima saja," tambah dia. 

Menurut Sohibul, kritik dari warga bisa jadi lebih ampuh dibandingkan dengan teguran dari partai-partai politik, termasuk PKS sebagai salah satu partai pengusung Anies. [BCG]