Soal Natuna

Jokowi Garang Juga Ke China

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Twitter @Jokowi)
Klik untuk perbesar
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Twitter @Jokowi)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal klaim China atas Laut Natuna. Jokowi menegaskan, jika menyangkut kedaulatan, pemerintah tidak gentar melawan China.

Sikap tegas Jokowi ini mendapat apresiasi. Ternyata Jokowi garang juga ke China. Jokowi juga memastikan, pernyataan para menteri soal Natuna sudah sangat baik. Semua kompak dan seirama.

“Tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di istana Negara, Jakarta, kemarin.

Dengan pernyataan ini, sepertinya Jokowi ingin mengakhiri perdebatan yang terjadi di tengah publik soal komentar para menteri terkait Natuna.

Sebelumnya, ada anggapan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, lembek menghadapi China. Sedangkan Menlu, Retno Marsudi, lebih tegas.

“Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” kata Jokowi.

Berita Terkait : Dalam Seminggu, Stafsus Jokowi Ini Sudah 2 Kali Kebanjiran

Menko Polhukam, Mahfud MD, menambahkan, pemerintah telah menambah pasukan untuk menguatkan pengamanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Natuna.

Presiden sudah menginstruksikan agar pasukan di sana diperkuat untuk mengusir kapal nelayan China yang masih seenaknya ngambil ikan di wilayah NKRI. “Kita sudah mulai merealisasikan,” kata Mahfud, di kantornya, kemarin.

Penambahan pasukan itu, lanjut Mahfud, sebenarnya bukan untuk berperang. Hanya untuk mempertahankan kedaulatan. Yaitu, mengusir kapal-kapal nelayan China dan para pe ngawalnya di perairan ZEE Natuna.

“Jadi, tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau nego berarti kita mengakui itu milik bersama,” ujarnya.

Mantan Ketua MK itu mengatakan, kapal nelayan China berani memasuki perairan Natuna lantaran belum maksimalnya penjagaan di lokasi tersebut. Ia mengaku akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar para nelayan kita juga bisa mengeskplorasi sumber ikan di sana.

“Kita sudah mulai merealisasikannya. Penguatan pasukan di sana sudah bergerak, kemudian kegiatan nelayan dan penghidupan nelayan di daerah sana juga ini akan ditingkatkan,” pungkasnya.

Berita Terkait : Jokowi Hadiri Kenduri Kebangsaan di Bireuen Aceh

Sampai kemarin, kapal-kapal nelayan China masih beroperasi di perairan ZEE Natuna. Kapal-kapal tersebut masih melakukan penangkapan ikan lantaran masih dijaga dua kapal penjaga pantai China atau Coast Guard China (CGC) dan satu kapal pengawas perikanan.

Kepala Dinas Penerangan Koarmada I, Letkol Fajar Tri Rohadi, mengatakan, TNI sudah menerjunkan 8 kapal perang di perairan Natuna. TNI sudah melakukan gelar operasi untuk mengusir kapal tersebut. “Kami gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai China agar segera meninggalkan perair an tersebut,” kata Fajar.

Kenapa kapal China tidak mau pergi? Kapuspen TNI, Mayjen Sisriadi, mengatakan, China sengaja memprovokasi dengan masuk ke wilayah ZEE. Tujuannya, agar Indonesia melanggar hukum. Sisriadi memastikan, TNI tidak akan terjebak provokasi itu.

“Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri, sehingga kalau itu terjadi justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan justru kita yang rugi,” kata Sisriadi, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

Sisriadi memastikan, operasi pengamanan di Laut Natuna akan dilakukan sesuai prosedur yang sudah disepakati hukum internasional. Urusan TNI di perairan itu juga hanya melakukan pengamanan lewat pengamatan dan pengintaian di wilayah perbatasan yang menjadi kedaulatan Indonesia. Sementara untuk urusan diplomatik, ia menyerahkan kepada Kementerian Luar Negeri.

Ketum PBNU, KH Said Aqil Siradj, mengukung sikap tegas pemerintah terhadap China. Menurutnya, pemerintah memang harus tegas dengan China. Pemerintah tidak boleh lembek.

Berita Terkait : Jokowi: 74 WNI Kru Diamond Princess Secepatnya Bakal Dipulangkan

“Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, NU meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepenting an ekonomi,” kata Kiai Said, kemarin.

Untuk China, Kiai Said mengimbau berhenti memprovokasi Indonesia atas Laut Natuna. Kedaulatan wilayah perairan RI ini telah diakui dan ditetapkan oleh konvensi hukum laut PBB. “Jadi berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan Republik Indonesia,” tambahnya.

Dukungan juga disampaikan pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta. “Pernyataan Presiden dan Menteri Luar Negeri tersebut tentu sekaligus mematahkan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang terkesan lebih lunak dengan mempertimbangkan aspek persahabatan,” ujar Stanislaus, kemarin. [BCG]