Rehabilitasi 207 Ribu Hektar Hutan dan Lahan

Ditarget Presiden, Siti Kerja Keras Pulihkan Lingkungan

Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya (Foto: Rizky Syahputra/RM)
Klik untuk perbesar
Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya (Foto: Rizky Syahputra/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal fokus pada pemulihan lingkungan. Perusahaan juga akan dipaksa ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pemulihan lingkungan itu juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi telah menginstruksikan untuk memulihkan lingkungan secara maksimal.

“Tahun 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Bapak Presiden menegaskan secara khusus, untuk pemulihan lingkungan,” kata Siti, saat rapat kerja terkait teknis rehabilitasi hutan dan Lahan daerah aliran sungai tahun 2020 di Ruang Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

Dalam rapat itu, Menteri Siti mengumpulkan seluruh Kepala UPT Daerah Aliran Sungai (DAS) se-Indonesia. Presiden Jokowi sudah membuat agenda prioritas nasional untuk merehabilitasi 207.000 hektar hutan dan lahan.

Berita Terkait : Menteri Nurbaya Ancam Gebuk Perusahaan Perusak Lingkungan

Angka itu jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang hanya direhabilitasi sekitar 23.000-25.000 hektar.

Siti mengakui beban lingkungan saat ini makin berat. Untuk itu, ketaatan dunia usaha terhadap aspek lingkungan sangat penting. “Kita tahu beban lingkungan makin berat. Jadi, dalam konteks ini seperti yang saya sampaikan bahwa ketaatan dunia usaha dalam hal lingkungan sangat penting,” jelasnya.

Siti lantas memaparkan soal banjir-tanah longsor yang terjadi pada awal 2020. Dia menyebut KLHK harus melakukan sesuatu, khususnya terhadap DAS.

Menurutnya, UPT DAS paling mengetahui ke rusakan lingkungan yang terjadi di daerah masing-masing.

Berita Terkait : Atasi Banjir, KLHK Lakukan Rehabilitasi Hingga Sanksi Hukum

“Persoalan-persoalan banjir, longsor, dan lain-lain di dalam wilayah kita. Mau tidak mau berada dalam wilayah DAS, maka, kita harus melakukan sesuatu. Rapat kerja teknis hari ini pokoknya adalah pertama kami ingin mendengar evaluasi dari semua UPT DAS se-Indonesia,” kata Siti.

Sekretaris Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Yulianto Joko Putranto menambahkan, KLHK menargetkan hingga Maret 2020 untuk melakukan rehabilitasi 2.500 hektar lahan di dua daerah aliran sungai di Banten dan Jawa Barat.

Hal itu untuk mengatasi persoalan banjir yang melanda beberapa daerah di awal tahun. “Kami ditargetkan sekitar 2.500 hektar. Kita tanam sekarang 1.900 di kawasan hutan, 600 hektar di luar kawasan hutan,” ujar Yulianto.

Target penanaman itu akan dilakukan di DAS Cidurian dan DAS Ciujung yang memiliki hulu di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan melewati daerah Banten yang bermuara ke Laut Jawa.

Baca Juga : TVRI, Buaya, dan Bola

Sukajaya di Kabupaten Bogor dan Lebak, Banten adalah dua daerah yang mengalami longsor dan banjir bandang, ketika hujan mengguyur tanpa henti pada awal tahun 2020.

Karena kejadian banjir dan longsor 2020 merupakan kejadian luar biasa, maka penanaman bibit akan dilakukan secara langsung untuk beberapa jebis sebagai bentuk tanggap bencana.

Menurut Yulianto, Presiden Jokowi memerintahkan penanaman di daerah tersebut dan diselesaikan pada Maret 2020. “Karena banyak di kawasan konservasi, maka jenisnya harus jenis endemik. Jenis yang memang tumbuh di kawasan konservasi. Tanaman-tanaman rimba yang memang hidup di situ. Kalau di luar kawasan hutan berupa tanaman buah-buahan,” ujarnya.

Pada 2020, KLHK dengan 34 Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) menargetkan rehabilitasi 57.000 ha lahan dengan pembagian 56.000 hektar untuk tanaman vegetatif dan 1.000 hektar untuk mangrove. [HES]