RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta istilah radikal dalam konteks hukum tidak perlu diperdebatkan karena telah diatur dalam undang-undang.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat pidato dalam dialog kebangsaan dengan tema "Merawat Persatuan, Menghargai Perbedaan di Auditorium Prof. K.H. Kahar Mudzakkir, Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, seperti dilansir Antaranews, Selasa (14/1) 

Mahfud mengatakan, hal itu karena belakangan banyak yang memperdebatkan bahwa radikal memiliki makna yang baik dan makna yang buruk.

Baca Juga : Belum Pasti Covid, Dino Pati Djalal Dirawat di RSPAD

"Silakan, itu benar semua. Akan tetapi dalam konteks hukum yang dianggap kata radikal adalah apa yang ada dalam undang-undang," kata Mahfud.

Mahfud kemudian menjelaskan, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada penjelasan mengenai radikal yang bermakna baik dan ada yang bermakna buruk.

Dalam pemaknaan yang baik, lanjut dia radikalisme dijabarkan sebagai suatu paham yang menyelesaikan segala sesuatu secara mendasar sehingga memperoleh solusi yang secara filosofi baik.

Baca Juga : Luhut Jelaskan Pentingnya Hilirisasi Transformasi Ekonomi

Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, kata dia, yang dimaksud radikal adalah sikap mau mengubah sistem yang sudah mapan atau telah disepakati dengan cara kekerasan, bukan dengan cara yang gradual.

"Bentuknya anti-NKRI, anti-Pancasila, antipersatuan. Nah, kalau itu terpenuhi itulah radikal dalam arti hukum kita," jelasnya.

Oleh sebab itu, mantan anggota DPR komisi Hukum ini berharap pemaknaan radikal tidak perlu diributkan jika telah bersentuhan dengan konteks hukum normatif di Indonesia."Jangan melawan sistem yang sudah disepakati," kata Mahfud menerangkan.

Baca Juga : 11 Pegawai LPSK Positif Covid

Menurut Mahfud, pemerintah memiliki tugas untuk menjaga persatuan dan menghindarkan bangsa dari perpecahan."Oleh sebab itu, paham radikal itu harus dilawan," kata Mahfud menekankan. [KPJ]