Masuk Kategori Hardcore, Baasyir Bandel

Klik untuk perbesar
Abu Bakar Baasyir (kedua kanan) saat dikunjungi Yusril Ihza Mahendra (kanan) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (19/1). (Foto: Dok. PBB)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Selain tak mau ikrar setia ke Pancasila dan NKRI, ternyata Abu Bakar Baasyir juga punya kebandelan lain. Dia tak pernah mau ikut program deradikalilasi. Akibat sikapnya, ini, Baasyir digolongkan kelompok hardcore.

Istilah hardcore ini diungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius, Kamis (24/1). Istilah ini ditujukan bagi napi teroris yang tak mau mengakui Pancasila, dan sama sekali tak mau mengikuti program deradikalisasi.

Suhardi mengetahui hal ini karena BNPT masuk dalam tim assesmen (penilaian) terhadap para napi teroris. Tim asesmen terdiri atas Lapas, Kejagung dan Densus 88 Antiteror. Tim ini bertugas memonitor mindset, dan mengevaluasi pembebasan bersyarat kepada para napi teroris.

Dalam program ini, lanjut dia, pihaknya selalu mengajak ulama untuk memberikan pencerahan. Tentu saja, ulama yang diajak bukan ulama sembarangan. Harus yang tinggi ilmunya. Bukan yang cetek. Karena khawatir, bukannya menyadarkan si napi teroris, malah si ulamanya yang ikut tersesat. Tak hanya melibatkan ulama, tim ini juga melibatkan tim psikologis. Agar bisa diketahui, apakah napi tersebut benar sudah tercerahkan, atau hanya berbohong.

Treatment seperti ini sudah berjalan. Hanya saja untuk napi kategori hardcore, seperti Baasyir, pengobatan seperti ini tak mempan. Orang-orang yang hardcore itu tidak mau melaksanakan program deradikalisasi. Tapi tetap kita upaya untuk bisa tersentuh, supaya kita minimal bisa mereduksi mindset ideologi mereka," kata Suhardi, di Gedung DPR.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra muncul dengan kabar, bahwa Presiden Jokowi akan membebaskan Baasyir tanpa syarat. Baasyir sebenarnya berhak mendapatkan bebas bersyarat pada Desember lalu  setelah menjalani 2/3 masa hukuman, yaitu 9 tahun dari vonis 15 tahun.

Namun, Baasyir enggan menandatangani ikrar setia NKRI dan Pancasila. Belakangan, pemerintah membatalkan keputusan itu. Pemerintah menyatakan, Baasyir hanya bisa bebas dengan syarat. Artinya, Baasyir mesti menandatangani ikrar kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila.

Yusril pun pasang badan terhadap perubahan sikap ini. Advokat kondang ini menyebut, apa yang dilakukannya sudah sesuai arahan Jokowi. Ia tidak mempermasalahkan apabila pembebasan tersebut harus ditunda.

Sementara itu, Istana membantah pengkajian rencana pembebasan bersyarat Ba'asyir karena ada tekanan dari Australia. Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat. Tak bisa ditekan-tekan. Moeldoko pun menegaskan, bahwa rencana pembebasan Baasyir tanpa syarat, merupakan pernyataan sepihak dari Yusril Ihza Mahendra. Wacana tersebut belum menjadi keputusan Presiden.

"Itu kan baru pernyataan sepihak dari Pak Yusril. Belum jadi keputusan negara. Jadi, banyak yang salah mengartikan seolah-olah itu menjadi keputusan final Presiden," kata Moeldoko, di kompleks Istana, Jakarta, Kamis (24/1).

Saat ditanya apakah Yusril jalan sendiri dalam proses pembebasan Ba'asyir, Moeldoko enggan menyimpulkan. "Pak Yusril punya versi. Saya nggak mengatakan Pak Yusril jalan sendiri, tapi kan beliau punya versinya beliau," ujarnya.

Terpisah, Politikus PKS Mardani Ali Sera mengkritik tarik ulur pembebasan Baasyir ini. Menurut dia, maju mundur pembebasan ini gara-gara ketidakkompakan pemerintah. Sehingga membuat publik bingung. "Tentu, ini menunjukan manajemen pemerintahan yang amburadul," kata Mardani di komplek DPR Jakarta, Kamis (24/1).

Mardani menambahkan, pembatalan pembebasan Ba'asyir muncul setelah ada kecaman dari pemerintah Australia. Hal ini dianggapnya bisa membuat opini publik semakin liar. "Publik itu sederhana cara berpikirnya. Kalau tiba-tiba ada teriakan dari Australia yang menolak, kemudian ada revisi pembebasan, menurut saya publik wajib mengetahui apa yang sebenarya terjadi," paparnya.

Putra Ba'asyir, Abdul Rochim kecewa berat dengan perubahan keputusan ini. Ia mengatakan, jika memang ada keputusan mengenai pembatalan pembebasan tersebut, seharusnya yang berbicara adalah Presiden. "Jadi bukan menteri-menteri atau bawahannya yang lain. Yang awal bicara tentang pembebasan itu kan Presiden," katanya Abdul Rochim, Kamis (24/1). Menurut dia, mengenai pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tersebut, seharusnya tidak ada yang merasa dirugikan. Termasuk, Pemerintah Australia.

Bahkan ia memastikan Abu Bakar Ba'asyir tidak terlibat dalam kasus bom mana pun, termasuk Bom Bali 1 dan 2. "Silakan dilihat, dari awal beliau tegas tidak terlibat dengan kasus bom mana pun," ujarnya. [BCG]

RM Video