Jokowi Berharap Pilkada Serentak Berjalan Damai dan Demokratis

Presiden Jokowi (ketiga kanan) dan Wapres KH Maruf Amin (kedua kanan) berfoto bersama dalam acara Presiden saat menghadiri Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Masa Bakti 2019-2024, di Jakarta Convention Centre, Provinsi DKI Jakarta,  Jumat (24/1) malam. (Foto: Sekretariat Kabinet)
Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi (ketiga kanan) dan Wapres KH Maruf Amin (kedua kanan) berfoto bersama dalam acara Presiden saat menghadiri Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Masa Bakti 2019-2024, di Jakarta Convention Centre, Provinsi DKI Jakarta,  Jumat (24/1) malam. (Foto: Sekretariat Kabinet)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa tahun 2020 ini akan ada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah.

“Saya hanya titip marilah kita menjaga agar pilkada yang sebanyak 270 itu berjalan aman, berjalan damai, bermartabat, dan demokratis. Jangan sampai ada lagi politik SARA, Stop enggak ada itu,” ujar Presiden saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Masa Bakti 2019-2024, di Jakarta Convention Centre (JCC), Provinsi DKI Jakarta,  Jumat (24/1).

Jokowi mengingatkan jangan lagi ada hoaks, ujaran-ujaran kebencian, saling fitnah, dan saling hujat-menghujat.

“Situasi yang kondusif itu sekarang sengat diperlukan sekali, stabilitas politik dan kamanan itu sangat diperlukan sekali oleh negara mana pun, negara kita juga dalam rangka pembangunan negara yang kita cintai,” tambah Jokowi. 

Saat ini, menurut Presiden, Pemerintah masih memiliki pekerjaan-pekerjaan dan agenda-agenda besar yang harus diselesaikan dengan cepat.

Berita Terkait : Jokowi ke Pelaku Ekonomi Digital: Jangan Sampai Indonesia Hanya Jadi Pasar

Jokowi  mencontohkan bahwa pemerintah juga telah mengajukan yang namanya omnibus law ke DPR. Ia menambahkan bahwa saat ini baru omnibus law untuk perpajakan, minggu depan nanti akan diserahkan lagi omnibus law untuk cipta lapangan kerja.

“Ini adalah dalam rangka persaingan, kompetisi negara kita dengan negara-negara lain. Agar kita lebih fleksibel, agar kita lebih lincah, agar kita lebih kompetitif dalam hal apa pun. Karena sekarang ini dan ke depan,” tambah Jokowi.

Ibu Kota Baru

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan mengenai pemindahan Ibu kota yang baru di Kalimantan.

“Yang ingin saya sampaikan bahwa kita memutuskan untuk pindah ibu kota itu bukan hanya pindah lokasi, bukan hanya pindah istana, bukan hanya pindah kementerian, bukan. Kita ingin pindah kultur kerja kita,” ujar Jokowi.

Berita Terkait : Menteri Aman (Sementara...)

Menurutnya, pemerintah ingin membangun sebuah sistem, sehingga tadi ada kecepatan dalam memutuskan dan merespons perubahan-perubahan zaman yang ada.

“Kita ingin membangun sebuah kultur kerja, kita ingin membangun sebuah sistem kerja yang baik. Sehingga yang kita install terlebih dahulu adalah sistemnya, baru orangnya masuk ke sana,” tutur Jokowi.

Ini juga sebuah pekerjaan besar, sambung Presiden, sehingga Indonesia nanti ada yang seperti Amerika. “Amerika mempunyai New York dan Washington DC. Australia punya Sydney dan punya Canbera. Indonesia juga sama, punya Jakarta dan punya nanti ibu kota yang baru,” ujarnya.

Ibu kota yang baru nanti, sambung Jokowi adalah sebuah kota yang sangat hijau, green city, kota yang cerdas, karena sistemnya dibangun smart city, dan juga sebuah kota yang diharapkan betul-betul bisa zero emisi.

Hal itu terjadi, menurut Jokowi, karena yang digunakan nanti adalah kendaraan-kendaraan listrik dan juga kendaraan-kendaraan yang otonomus, yang tanpa sopir, baik itu transportasi massalnya maupun kendaraan pribadinya.

Berita Terkait : Kunjungi Jokowi, Rabithah Al-Alam Al-Islamy Puji Indonesia dalam Majukan Islam Moderat

Di akhir sambutan, Jokowi menyampaikan bahwa tugas besar semuanya itu harus dikerjakan, diselesaikan, dan kuncinya adalah kolaborasi, sinergi.

“Ini bukan hanya pekerjaan presiden atau wakil presiden atau menteri, bukan. Tetapi kerja semua pihak, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, pemerintah daerah, gubernur, bupati, walikota sampai kepala desa, juga kerja seluruh partai politik yang ada di tanah air,” pungkasnya. [SRI]