RMco.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo meminta Satpol PP meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terutama jelang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. 

Hal itu diungkapkan Hadi dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Jabfung Pol PP Tingkat Provinsi di Hotel Aryaduta,  Jakarta, Kamis (30/01).

“Satpol PP maupun Linmas untuk peningkatan kesiapsiagaan dalam penyeleggaraan ketertiban umum, kemudian juga ketenteraman, perlindungan masyarakat, serta keterlibatan di dalam pelaksanaan Pillkada Serentak Tahun 2020,” kata Hadi.

Berita Terkait : DPP PDIP Fokus Menangkan Pilkada Blitar

Linmas juga diminta untuk proaktif melakukan pengamanan di bawah pembinaan Satpol PP, sementara Satpol PP juga diminta untuk membantu penyelenggaraa Pilkada maupun Pemerintah Daerah dalam menyukseskan helatan pesta demokrasi itu.

“Linmas harus aktif berperan di dalam pengamanan pada wilayah yang bersangkutan atau tempat tinggal. Koordinasi Sat Linmas dengan Satpol PP baik dengan jajaran KPU, Bawaslu, TNI/Polri, kemudian juga Kesbangpol dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kemudian juga membantu KPU-Bawaslu didalam penertiban alat-alat peraga kampanye harus ditingkatkan,” ujarnya.

Dalam menyikapi dinamika perkembangan politik dan iklim sosial politik yang diprediksi akan terus mengalami peningkatan jelang Pilkada Serentak Tahun 2020, Satpol PP memiliki peran strategis dalam  menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. 

Berita Terkait : 28 Calon Tunggal Bakal Ramaikan Pilkada 2020

Dengan demikian, eksistensi Satpol PP semakin dibutuhkan dalam pengamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, agar kondusivitas daerah tetap terjaga.

“Kami harapkan Satpol PP juga terus melakukan pendidikan kepada masyarakat, baik itu permasalahan sosial, politik-budaya, terhadap seluruh elemen masyarakat. Kemudian kita harapkan adanya peningkatan komunikasi dengan tokoh masyarakat baik itu agama, adat, budaya, memperkuat fungsi intelijen yang didasarkan atas data yang akurat, serta pemanfaatan dari media sosial dan pendekatan sosiokultural,“ pinta Hadi.

Tak hanya itu, Satpol PP selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diminta untuk menjaga netralitasnya sehingga melakukan pelayanan tanpa memandang golongan, namun lebih mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan peran dan tanggung jawab.

Berita Terkait : Awas, Kluster Pilkada Serentak!

Sementara itu, Direktur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kemendagri Arief M. Edie mengatakan, Rapat Koordinasi Pengelolaan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Jabfung Pol PP Tingkat Provinsi dilaksanakan selama 2 hari yakni pada 30-31 Januari 2020 ini dihadiri oleh Kasatpol PP di 34 Provinsi itu ditujukan untuk mempersiapkan Pilkada Serentak tahun 2020.

“Rakor ini dihadiri oleh 34 Provinsi.  Hanya satu Provinsi yang diwakili Aceh. Kegiatan hari ini yaitu berkumpulnya Kasatpol PP seluruh Indonesia, untuk kinerja 2020 dan kesiapan Pilkada Serentak di Tahun 2020,” kata Arief. [DIR]