Dipastikan Mahfud dan Sri Mulyani

Omnibus Law Akan Melindungi Pekerja

Omnibus Law (Grafis: Mice)
Klik untuk perbesar
Omnibus Law (Grafis: Mice)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ada banyak hoaks, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mengancam dan merugikan para buruh. Makanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD langsung turun gunung memberangus hoaks-hoaks tersebut. Mereka memastikan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan melindungi dan membahagiakan para pekerja.

Mahfud MD terus mensosialisasikan pentingnya Omnibus Law. Kemarin, eks Ketua MK itu berkunjung ke PT Maspion, di Sidoarjo, Jawa Timur. Mahfud didampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Kepada para buruh, Mahfud mengatakan, banyak yang salah paham dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Kata dia, Omnibus Law itu bukan undang-undang investasi, tapi undang-undang penciptaan lapangan kerja. Karena itu, setiap pengembangan perusahaan nanti harus berorientasi untuk menciptakan lapangan kerja. "Dan undang-undang itu akan mempermudah proses investasi bukan untuk negara tertentu," ujar Mahfud.

Menurutnya, keberadaan undang-undang tersebut untuk mempermudah proses investasi ke semua negara, seperti Amerika, Jepang, Arab dan China. "Termasuk investor-investor dalam negeri itu dipermudah cara-cara atau prosedur investasi," ucapnya.

Berita Terkait : Ingat, Aturan Amdal Di RUU Omnibus Law Tidak Dihapus

Hubungan antara pengusaha dengan pekerja dalam RUU itu juga, kata Mahfud, juga dipermudah untuk mendapatkan haknya masing-masing. Menurut Mahfud, ada 83 Undang-undang di yang isinya diambil bagian-bagian yang saling bertentangan. Nah, Omnibus Law membereskan dan menyederhanakan aturan itu.

Hal senada dikatakan Sri Mul. Menurutnya, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi jurus pengaman masyarakat kelas menengah. Sebab, masyarakat kelas menengah 'tanggung' masih rentan kembali ke kalangan miskin bila tidak didukung kebijakan jaring pengaman oleh pemerintah.

Merujuk laporan Bank Dunia, jumlah masyarakat kelas menengah menembus 52 juta orang, September 2019. Namun, ada sekitar 115 juta orang yang rentan kembali miskin. Menurut dia, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mampu menjamin kelas menengah. Salah satunya adalah lewat Omnibus Law ini.

Menurut eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pemerintah berharap beleid hukum itu bisa memberikan kepastian kepada investor yang ingin mengalirkan modalnya ke dalam negeri. Dengan begitu, aliran investasi bisa benar-benar masuk dan menciptakan lapangan kerja.

Berita Terkait : DPR Minta Omnibus Law LHK Dibahas Hati-hati

“Kesempatan kerja ini kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat sehingga tercipta sumber pendapatan yang bisa menopang kebutuhan konsumsi mereka. Omnibus Law ini dalam rangka create middle income dengan create a job," kata Sri Mul.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan memastikan, Omnibus Law tak akan menyengsarakan rakyat. "Tidak mungkin pemerintah pengen membuat rakyat sengsara. Tidak mungkin kan membuat peraturan yang akan menyakiti rakyat. Itu dijamin, pasti tidak. Apalagi dengan tipe Pak Jokowi, yang orang turun ke lapangan, yang asalnya juga dari rakyat kecil," lanjut Luhut.

Jubir Presiden, Fadjroel Rachman mangatakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7-6 persen, dan menambah tenaga sumber daya manusia berkualitas hingga 2,7-3 juta orang per tahun.

Ada empat Omnibus Law yang dibikin pemerintah yaitu, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Kefarmasian.

Berita Terkait : Airlangga: Omnibus Law Ciptakan Pekerjaan

Dari empat RUU itu, dua yang sudah hampir rampung dan segera dikirim ke DPR. Bahkan, Senin besok pemerintah akan mengirim draft RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR. Harapannya, dalam 100 hari RUU itu bisa diketok menjadi undang-undang. [BCG]