Wapres Minta Tito Hidupkan FKUB di Daerah

Mendagri Tito Karnavian (tengah) didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid (kanan) dan Plt Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar memberi keterangan setelah rapat dengan Wapres, di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (7/2). (Foto: Dok. Kemendagri)
Klik untuk perbesar
Mendagri Tito Karnavian (tengah) didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid (kanan) dan Plt Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar memberi keterangan setelah rapat dengan Wapres, di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (7/2). (Foto: Dok. Kemendagri)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkuat instrumen Forum Kerukunan Umat Beragama di daerah-daerah. Semua daerah harus memiliki FKUB dan juga berjalan efektif.

Tito mengatakan, selama ini ada daerah-daerah yang belum memiliki FKUB dan juga ada daerah yang telah memiliki FKUB, namun tidak berjalan efektif. "Dari data-data kita, ada daerah yang provinsi memiliki FKUB semua, tapi kabupaten/kota ada yang memiliki, ada yang tidak, kemudian dari yang sudah ada ini, ada yang aktif, ada yang tidak," ujar Tito di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (7/2).

Tito mengungkap, temuan pemerintah pusat terhadap daerah yang FKUB-nya tidak berjalan efektif, biasanya karena tidak ada anggaran untuk FKUB dalam APBD setempat. Padahal keberadaan FKUB, kata Tito sangat penting untuk menjaga kerukunan umat beragama di wilayah tersebut.

Menurutnya, berdasarkan pengamatan Kemendagri, daerah yang FKUB-nya berjalan secara efektif, relatif kerukunan agamanya juga baik. Sebaliknya, daerah yang FKUB-nya tidak berjalan, potensi konflik sosialnya relatif tinggi.

Berita Terkait : Waspadai Dampak Ekonomi Corona, Tito Minta Pencairan dan Penyaluran Dana Desa Dipercepat

Tito mencontohkan peristiwa kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada 2016 yang dipicu keluhan volume pengeras suara Masjid Al-Maksum oleh seorang warga. Menurut Tito, kasus yang berujung kerusuhan antarumat beragama itu terjadi karena tidak berfungsinya peran FKUB di wilayah tersebut.

"Waktu itu saya kesana sebagai Kapolri, FKUB di Tanjung Balai di kabupaten kurang begitu aktif, begitu saya tanya kenapa, karena FKUBnya tidak dianggarkan dalam APBD. Kemudian saat itu FKUB provinsi yang bergerak, untuk membackup dan menyelesaikan dan mengumpulkan tokoh tokoh umat agama yang ada di tanjung balai," ujar Tito.

Tito melanjutkan, itu juga yang terjadi dalam kasus kerusuhan di Tolikara pada 2015 lalu karena tidak berfungsinya FKUB di wilayah tersebut. "Juga di Tolikara misalnya, FKUB-nya nggak jalan, tapi daerah-daerah yang FKUB-nya jalan relatif kerukukan antar umat beragama juga baik, saya kira banyak permasalahan itu bisa diselesaikan dengan mekanisme (FKUB) itu," ujar Tito.

Karena itu, Pemerintah akan mendorong daerah untuk mengganggarkan dana operasional FKUB sebagai program prioritas daerah. Sebab, selain pembangunan fisik, Pemerintah juga ingin ada pembangunan karakter masyarakat untuk menjaga kerukunan nasional.

Berita Terkait : Tito Instruksikan Pejabat BNPP Turun Ke 222 Kecamatan Lokpri

"Nanti akan dibicarakan lebih lanjut, di antaranya mungkin akan mengundang juga dari Kemenkeu, disamping kita juga menyampaikan kepada kepala daerah, gubernur dan bupati wali kota agar program ini menjadi suatu program yg penting, yang menjadi prioritas," ujarnya.

Sementara, untuk daerah yang belum memiliki FKUB, Pemerintah, kata Tito, akan mendorong Pemerintah daerah untuk membentuk FKUB. Nantinya, Pemerintah akan membahas lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan dengan melibatkan Kementerian Keuangan, tokoh nasional maupun tokoh keagamaan setempat. "Nanti di rapat berikutnya mengajak beberapa tokoh untuk mendapatkan masukan-masukan," ujarnya.

Sebelumnya, pada saat hadir dalam Forum Kerukunan Umat Beragama di Yogyakarta, akhir Januari lalu, Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan agar FKUB terus menjalankan perannya dalam menjaga kerukunan umat dan nasional. "Kalau ini terganggu maka kerukunan nasional akan terganggu. Karena itu kerukunan umat beragama adalah kunci," kata Ma'ruf.

Ma'ruf pun mengingatkan kunci untuk bisa menjaga kerukunan nasional yakni dengan mengedepankan dialog dan kesepakatan nasional yakni NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, etnis dan agama tetapi bisa bersatu menjadi NKRI karena adanya dialog dan kesepakatan nasional tersebut.

Berita Terkait : Mendagri Minta PTSP Diisi Orang-Orang Berintegritas

Namun, kata Ma'ruf, kesepakatan sering dicederai atau dibatalkan oleh pihak tertentu. Karena itu, ia mendorong agar kesepakatan itu terus dijaga. "Forum ini justru memberikan stimulan agar kita terus menjaga kerukunan," ujarnya. [DIR]