RMco.id  Rakyat Merdeka - Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto mengimbau, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), operator, pelaku usaha, memaksimalkan pemanfaatan tol laut melalui gerai maritim pada 2020.

“Pemanfaatan optimal tol laut diharapkan dapat menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) dan memangkas biaya distribusi sehingga menurunkan disparitas harga di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan; sekaligus tentu digunakan untuk mendorong ekspor,” jelas Suhanto seperti ditulis Rabu (12/2).

Berita Terkait : Kementan Bidik Kerbau Untuk Peningkatan Mutu Genetik

Hasil evaluasi menunjukkan, walaupun penurunan disparitas harga belum sepenuhnya tercapai, namun kegiatan gerai maritim/tol laut ini telah mampu menjaga ketersediaan bapokting di wilayah terluar, khususnya di Indonesia bagian timur. Dengan demikian, fluktuasi harga yang tinggi dan seringkali terjadi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dapat dihindari.

Menurut Suhanto, berdasarkan laporan evaluasi dari daerah, pelaksanaan tol laut dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain rute kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan, terbatasnya peralatan bongkar muat dan tenaga kerja di pelabuhan, serta masih terjadi ketidaksesuaian jenis barang yang diangkut dengan ketentuan yang berlaku.

Berita Terkait : Mendorong Kinerja Ekspor Pertanian Terus Tumbuh Positif

Namun demikian, Suhanto optimistis, optimalisasi pemanfaatan tol laut dapat menurunkan disparitas harga. Dinas Perdagangan setempat melaporkan, pada 2019 rata-rata harga bapokting di beberapa daerah mengalami penurunan harga jika dibandingkan dengan harga barang yang diangkut melalui kapal swasta.

Penurunan paling tinggi dicapai untuk komoditas telur ayam (37,78 persen) dan ayam beku (33,33 persen) di Kabupaten Fakfak; tepung terigu (31,67 persen) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; minyak goreng (23,08 persen) di Kabupaten Sabu Raijua; gula (20,00 persen) di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Wakatobi; Semen (19,44 persen) di Kabupaten Mamberamo Raya dan Beras (16,67 persen) di Kabupaten Alor.

Berita Terkait : Santunan Rp 300 Juta Per Orang Disalurkan Kepada Nakes

“Pemangku kepentingan tol laut/gerai maritim diharapkan terus bekerja sama membenahi dan menjalankan aktivitas perdagangan di tol laut agar tujuan program tol laut dapat tercapai,” tegas Suhanto.

Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kemendag, Sihard Hadjopan Pohan menambahkan, guna mencapai tujuan tol laut, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mendata jenis, jumlah, dan harga barang kebutuhan pokok maupun barang penting. Pemerintah Daerah juga mendata pedagang, melakukan misi dagang, mendorong muatan balik yang tepat sesuai kebutuhan, menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan, serta melakukan sosialisasi ke daerah. [DIT]