RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menggodok aturan insentif dalam mengantisipasi kerugian ekonomi akibat meluasnya virus corona. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku akan terus berkoordinasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Keuangan, dalam membahas insentif yang mungkin bermanfaat.       

"Kami akan rapat dengan Kementerian Keuangan nanti. Karena, kewenangan untuk mengurangi biaya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) itu ada di Kementerian Keuangan," ujarnya, di sela acara Sarasehan Anti Korupsi di kantornya, Kamis (13/2).    

Berita Terkait : Soal Aturan Sepeda, Menhub: Untuk Keselamatan

BKS, sapaan akrab Budi Karya, mengungkapkan, biasanya biaya PNBP yang disetorkan oleh maskapai penerbangan mencapai Rp 60 juta. sekali terbang. Biaya itu dihitung dari 0,3 persen akumulasi harga avtur per liter.      

Selain kelonggaran pungutan PNBP, Menhub memprediksi kemungkinkan maskapai akan memperoleh pengurangan biaya landas. Pengurangan itu bakal dibicarakan lebih lanjut dengan operator bandara.      

Berita Terkait : Tol Laut di Masa Pandemi, Menhub: Nggak Boleh Berhenti

Usulan berbagai bentuk insentif ini kemudian akan difinalkan oleh tim sebelum diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk disetujui. Ia memastikan, tim akan menyelesaikan perhitungan pemberian insentif pada akhir pekan ini atau awal pekan depan. "Hari Selasa (18 Februari 2020) kami akan laporkan ke Presiden Jokowi," ungkapnya.    

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menyarankan pemberian insentif digelontorkan untuk pembukaan rute baru. "Saya sarankan insentif diberikan ke new inbound," ujarnya. [KPJ]