RMco.id  Rakyat Merdeka - Ada dua hal menarik dari temuan survei Indo Barometer soal 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju. Pertama, Prabowo Subianto dinilai sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Kedua, performa Wapres Ma’ruf Amin masih kalah dari Jusuf Kalla (JK).

Survei yang dilakukan 9-15 Januari 2020 ini menggunakan metode multistage random sampling, melibatkan 1.200 respon- den. Margin of error plus minus 2,83 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari survei ini, secara keseluruhan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari kabinet Jokowi di periode kedua, meningkat. Dari 46,8 persen di periode pertama, menjadi 54,4 persen.

“Yang tidak puas 28,1 persen (Januari 2020). Sementara dalam survei Maret 2015, yang tidak puas 33,4 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, saat merilis hasil surveinya, di Jakarta, kemarin.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden juga naik. Dari hanya 57,5 persen di 100 hari pada periode pertama, menjadi 70,1 persen di 100 hari periode kedua. “Terjadi peningkatan dibandingkan dengan survei Maret 2015,” lanjutnya.

Namun, untuk Wapres, tingkat kepuasan publik menurun. Pada 100 hari pertama Jokowi di periode pertama, tingkat kepuasaan publik ke JK mencapai 53,3 persen.

Baca Juga : 124 Napi Positif Terinfeksi

Namun, saat ini, tingkat kepuasan publik pada Ma’ruf Amin hanya 49,6 persen. Bahkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wapres lebih rendah daripada menteri. Kondisi ini, kata Qodari, baru pertama kali terjadi.

“Tingkat kepuasan terhadap menteri 54,4 persen di atas tingkat kepuasaan terhadap Wapres Ma’ruf Amin. Ini juga pertama kali rasanya saya lihat,” ujarnya.

Di jajaran menteri, Prabowo mampu mengungguli menteri-menteri lain. Dia meraih angka 26,8 persen, lebih tinggi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berada di posisi kedua (13,9 persen).

Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir berada di posisi ketiga (12,6 persen). Dua lainnya yang masuk jajaran 5 besar menteri dengan kinerja terbaik adalah Menko Polhukam Mahfud MD (7,3 persen) dan Mendikbud Nadiem Makarim (5,2 persen).

Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono berada di urutan keenam (1,8 persen). Sisanya berturut-turut Mentan Syahrul Yasin Limpo (1,4 persen), Mendagri Tito Karnavian (1,4 persen), Menko PMK Muhadjir Effendy (0.9 persen), dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan (0,9 persen).

Qodari menerangkan, dibandingkan menteri lain, Prabowo yang paling populer dan dikenal publik. “Saya kira wajar, karena beliau adalah mantan calon presiden dua kali,” ujarnya.

Baca Juga : BIN Banjir Dukungan

Selain itu, Prabowo juga dinilai sebagai menteri yang paling tegas. Sebanyak 69,3 persen menyatakan demikian, disusul Erick Thohir dan Sri Mulyani.

Dari segi politik, tutur Qodari, hasil survei ini menunjukkan Prabowo diuntungkan setelah bergabung ke dalam kabinet.

“Bisalah saya katakan keputusan Pak Prabowo untuk masuk kabinet tepat. Artinya, panggung politiknya bertahan sampai 2024,” tandasnya.

Bagaimana respons Prabowo? Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Prabowo berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan penilaian positif, khususnya dalam hal kinerja.

“Penilaian itu bisa menjadi cambuk agar beliau bisa bekerja lebih baik dan fokus. Selama ini, Pak Prabowo hanya fokus pada tugas-tugas beliau sebagai Menhan, bukan yang lain,” kata Dahnil, kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

Fokus Menhan saat ini, lanjut Dahnil, adalah memperkuat alutsista dan kerja sama industri per- tahanan di dalam dan luar negeri.

Baca Juga : Benny Tjokro Cs Nolak Diperiksa Lewat Vicon

Sementara, jubir Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan, rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap Kiai Ma’ruf dikarenakan kerja-kerja Wapres lebih banyak konsolidasi ke dalam. Sehingga tidak kelihatan.

Ia mencontohkan bagaimana Wapres begitu concern mengonsolidasi sejumlah kementerian dalam menyelesaikan persoalan radikalisme.

“Dari hulu sampai ke hilir. Sudah ada 3 kali rapat dengan Menag dan Mendikbud di hulu sampai BNPT dan Densus 88 di hilir,” kata Mas-duki, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Begitu juga dalam pengembangan UMKM. Pria yang akrab disapa Cak Duki ini bilang, Kiai Ma’ruf getol meminta Menteri Koperasi dan UKM membuatkan konsep pendanaan untuk usaha kecil.

Terakhir, sebut Cak Duki, usaha Wapres dalam mendorong Presiden mengeluarkan Perpres terkait Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) juga terwujud. Harapannya, dengan hadirnya KNKS ini, industri halal dan ekonomi syariah bisa merajai Indonesia.

“Pak Wapres ngotot sekali memperjuangkannya. Baru seminggu lalu turun.” Menurutnya, kerja-kerja seperti itu hasilnya tidak bisa diukur dalam waktu 100 hari. Apalagi Wapres lebih banyak bekerja di bawah permukaan. “Tidak populer, tapi sangat strategis. Karena di situlah manajemen kendali berhasil atau tidaknya,” pungkasnya. [SAR]