Nurbaya Puji Komitmen Dunia Usaha Dalam Pengurangan Sampah

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama jajaran LHK saat melakukan bersih bersih sampah dalam rangkan peringatan peduli sampah nasional.
Klik untuk perbesar
Menteri LHK Siti Nurbaya bersama jajaran LHK saat melakukan bersih bersih sampah dalam rangkan peringatan peduli sampah nasional.

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah bersama masyarakat terus membangun pengelolaan sampah menuju Indonesia bersih, maju dan sejahtera. Kebijakan cukai plastik dan road map untuk kemasan produk berplastik, merupakan langkah untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai.

Hal ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2020.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengakui, tantangan persoalan sampah di Indonesia masih sangat besar. 

Ia mencatat, jumlah timbulan sampah dalam setahun sekitar 67,8 juta ton, dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

"HPSN 2020 menjadi koridor utama kita untuk bergerak dan bekerja bersama berkolaborasi membangun pengelolaan sampah yang lebih baik," kata Siti, di Jakarta Jumat (21/02). 

Berita Terkait : Setahun, Kita Dibanjiri 67,8 Juta Ton Sampah

Siti mengucapkan rasa terima kasih  atas antusiasme masyarakat yang mendukung tekad pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan sampah dengan segala tantangannya.

"Dalam pengelolaan sampah, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan. Saya sangat mengapreasiasi peran dan komitmen dunia usaha untuk pengurangan sampah," tuturnya.

Siti mengungkapkan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang telah berjalan dengan baik sangat penting guna menangani masalah sampah agar tidak masuk ke alam atau lingkungan yang berdampak pada pencemaran ekosistem daratan dan perairan yang mengancam pada kesehatan manusia. 

"Hadirnya pengaturan tentang cukai plastik dan road map untuk kemasan produk berplastik, merupakan langkah dan kebutuhan aktualisasi upaya kita mengurangi sampah seperti plastik sekali pakai. Undang-undang kita memberi ruang untuk langkah tersebut  melalui EPR, extended producer responsibility," kata Siti.

Berdasarkan data KLHK,  saat ini sudah ada 21 Provinsi dan 353 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah sesuai amanat  Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017, dengan target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2025.

Baca Juga : KBRI Dukung Pameran Hannover Messe 2020 di Paris

Langkah Koreksi

Selain itu, kata Siti sebanyak 32 Pemerintah Daerah telah menerbitkan kebijakan pembatasan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai. 

Langkah ini secara signifikan mendorong perubahan perilaku masyarakat, serta para produsen. Gaya hidup minim sampah dan pilah sampah juga telah menjadi trend baru di masyarakat.

"KLHK telah melakukan langkah koreksi dengan merevitalisasi Program Adipura. Hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan kapasitas Pemda dalam pengelolaan sampah, disamping instrumen-instrumen lainnya seperti DID (Dana Insentif Daerah), DAK (Dana Alokasi Khusus), serta penerapan teknologi seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan Refuse Derived Fuel (RDF) teknologi," jelasnya.

Dari aspek peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, Siti mengatakan, sudah banyak Pemda yang melaksanakan upaya serius untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dengan indikasi tumbuhnya komitmen pimpinan pemerintahan di daerah, peningkatan alokasi anggaran pengelolaan sampah, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, dan peningkatan  pelayanan pengelolaan sampah.

Baca Juga : Terpilih Jadi PM Malaysia ke-8, Muhyiddin Sujud Syukur di Rumahnya

"Karena perilaku minim sampah sebagai budaya baru masyarakat Indonesia, sirkular ekonomi dan aplikasi teknologi ramah lingkungan sebagai fondasi waste to resource, serta pemprosesan akhir yang berwawasan lingkungan dalam upaya mewujudkan Indonesia Bersih, Indonesia Maju, dan Indonesia Sejahtera,"ujarnya.

Pelaksanaan peringatan HPSN 2020 dilakukan di lima destinasi wisata prioritas, yaitu Danau Toba, Labuan Bajo, kawasan Borobudur, kawasan Mandalika, dan kawasan Likupang.

Selain itu juga dilakukan berbagai kegiatan bersama di berbagai daerah dengan melibatkan Pemda, dunia usaha, LSM dan komunitas, organisasi keagamaan, pelajar dan mahasiswa, organisasi perempuan, PKK, serta masyarakat. [FIK]