Waspadai Dampak Ekonomi Corona, Tito Minta Pencairan dan Penyaluran Dana Desa Dipercepat

Boytenjuri (Foto: Dok. Kemendagri)
Klik untuk perbesar
Boytenjuri (Foto: Dok. Kemendagri)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan ke kepala daerah segera mencairkan dan membelanjakan dana desa. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak ekonomi negatif perang dagang Amerika Serikat (AS) versus China dan virus corona. 

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri Boytenjuri menyatakan, sesuai Instruksi Mendagri Tito Karnavian dan Presiden Jokowi, pejabat eselon I Kemendagri mendapat tugas keliling daerah untuk memantau dan mengawasi penyaluran dana desa. Pencairan alokasi dana desa ini dipercepat sebagai upaya mengantisipasi imbas kondisi ekonomi dunia akibat mewabahnya virus corona.

Boy menyatakan, pada 2020, pemerintah pusat mengucurkan dana desa sebesar Rp 72 triliun. “Dana ini akan dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. Setiap desa mendapatkan DD bervariatif, tergantung luas wilayah, letak geografis dan jumlah penduduknya,” kata Boy, saat mewakili Mendagri Tito Karnavian, di Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menopang Ketahanan Sosial Skonomi Masyarakat, di Bengkulu, kemarin

Berita Terkait : Cegah Penyebaran ASF, Kementan Minta Pengawasan Lalu Lintas Babi Diperketat

Dalam acara yang dihadiri 117 camat 1341 kepala desa itu Boy menjelaskan, pemerintahan Presiden Jokowi memang sudah membuat kebijakan untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat perang dagang AS dengan China dan virus coron. 

Di Bengkulu, pemerintah akan mencairkan dana desa sebesar Rp 1,09 triliun. Dana sebesar ini harus bisa dimanfaatkan dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi masyarakat di tengah goncangan ekonomi global yang tidak menentu. Jika dan desa ini ini dialokasikan dengan maksimal, maka bisa dipastikan perekonomian Indonesia akan tetap stabil ditengah isu-isu global.

"Jika dana desa ini dipercepat dengan menggerakkan ekonomi desa, maka stabilitas ekonomi nasional akan terjaga. Karena semuanya bergerak dari desa, pertanian perkebunan, suplai makanan dari desa, banyak SDM dari desa, semuanya akan berpengaruh, percepatan agar ekonomi tumbuh dengan baik," ujar Boy. 

Berita Terkait : China Minta Australia Longgarkan Aturan Soal Pembatasan Pelancong

Boytenjuri berharap Provinsi Bengkulu dapat menjadi percontohan pengelolaan Dana Desa yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. "Bengkulu harus lebih serius lagi, kita melihat contoh- contoh desa maju yang ada di Ppulau Jawa, kita harapkan bahwa dengan dana desa yang dikucurkan selama lima tahun ada suatu desa percontohan di tingkat nasional bahwa ini loh pengelolaan dana desa di Provinsi Bengkulu ada yang bagus, inilah yang menjadi inspirasi kita," harap Boy. 

Di tempat yang sama, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, implementasi PP No. 11 Tahun 2019 tentang penghasilan Kepala Desa serta Perangkat Desa harus segera dilaksanakan oleh para bupati se-Provinsi Bengkulu.

Dengan adanya standar minimum penghasilan kepala desa dan perangkatnya, maka tidak akan ada lagi kesenjangan antar kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu. Selain juga memberikan rasa adil bagi para Kepala Desa. “Saya minta betul kepada para Bupati untuk segera menindak lanjuti itu, karena saya kira tidak sulit bagi kita untuk menerapkan peraturan itu, kita buat standar minimum agar ada keseragaman dari seluruh Desa yang ada di Provinsi Bengkulu,” tegas Rohidin.

Berita Terkait : Gegara Virus Corona, Presiden Minta Insentif Pariwisata Segera Disiapkan

Keseragaman penghasilan tentu akan memberikan semangat baru bagi para Kepala Desa, namun Kepala Desa juga dituntut harus memiliki inovasi dan profesional dalam mengunakan Dana Desa.

Banyak hal yang dapat dilakukan menggunakan Dana Desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur desa. “Segera laksanakan kegiatan secepat mungkin, ketika dana sudah masuk ke Kas Desa segera di belanjakan, segera laksanakan program di lapangan, agar gerak ekonomi di desa dapat mulai berjalan,” tegas Gubernur. [DIR]