Demi Layani Ibu Kota Baru

Menhub Bundling Pengelolaan 3 Bandara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat berbicara dalam dialog Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu (26/2). Foto: Humas Kemenhub
Klik untuk perbesar
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat berbicara dalam dialog Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu (26/2). Foto: Humas Kemenhub

RMco.id  Rakyat Merdeka -
Pemerintah bakal menggabungkan pengelolaan tiga bandara di Balikpapan, Samarinda, dan ibu kota baru di Kalimantan Timur di bawah satu operator. Pengelolaanya nanti merupakan kolaborasi antara perusahaan lokal dan asing.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah berencana membangun bandara baru di Kalimantan Timur. Letak pastinya belum ditetapkan. Namun diperkirakan berjarak sekitar 15 kilometer (km) dari pusat kota.

Berita Terkait : Wabah Corona Tak Ganggu Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Ada bandara ketiga. Titiknya belum tahu tapi kira-kira 15 km dari pusat kota. Ini KPBU (kerja sama pemerintah badan usaha). Rencana mulainya mestinya akhir 2021 dibangun," katanya dalam dialog Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu (26/2).

BKS-sapaan akrab Budi Karya menjelaskan, pengelolaan bandara baru itu nantinya digabungkan dengan bandara yang sudah ada, yakni Bandara Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara Sepinggan saat ini dikelola PT Angkasa Pura I dan Bandara APT Pranoto dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub).

Berita Terkait : Dapat Anggaran Rp 43 T, Menhub Pamerin Program ke DPD

"Jadi kita akan bundling tiga bandara itu oleh satu operator. Nanti kita undang kolaborasi asing dan lokal sehingga investasi untuk bandara tidak keluar dari APBN tapi dari swasta yang investasi di situ," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun satu bandara khusus untuk tamu-tamu negara atau very-very important person (VVIP). 

Berita Terkait : Menhub Ajak Pegawainya Jauhi Korupsi

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menambahkan, pemerintah akan mengetatkan aturan kepatuhan berkendara di ibukota baru. Kendaraan yang diperbolehkan masuk ke kawasan ibu kota harus ramah lingkungan atau berbasis listrik (electric vehicle/EV).

”Kalau dia nggak EV, nggak boleh masuk di kota itu. Kalau masuk ke dalam, harus EV atau public transportation yang pakai EV,” tegasnya. [KPJ]