Gelar Rakordal Perbatasan 2019

BNPP Genjot Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara

(Dari Kiri) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Achmad Jamaludin, Menko Polhukam Wiranto, Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Plt. Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Boy Tenjuri, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastrutur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud. (Foto : Istimewa).
Klik untuk perbesar
(Dari Kiri) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Achmad Jamaludin, Menko Polhukam Wiranto, Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Plt. Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Boy Tenjuri, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastrutur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud. (Foto : Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus menggenjot pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), di kawasan perbatasan. Tujuannya, agar ekonomi daerah perbatasan meningkat, dan kedaulatan negara semakin kuat. 

Kepala BNPP Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. 

Ia meminta, para gubernur dan bupati/walikota di 5 Provinsi tempat pembangunan di 11 PLBN untuk berkoordinasi dan memfasilitasi pembangunan tersebut. 

“Kepala daerah di 11 PLBN, agar memberikan dukungan berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepat proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya,” kata Tjahjo di Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019, di Jakarta (28/1). 

Tjahjo berharap rapat koordinasi itu menjadi sarana koordinasi dalam mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2018, sekaligus penajaman progam prioritas pengelolaan perbatasan negara Tahun 2019. 

Baca Juga : Mantap, Pasar KPR BTN Capai 90,82 Persen

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi serta stakeholder lainnya,” ujar Tjahjo. 

Adapun 11 PLBN yang akan dibangun yaitu PLBN Serasan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Long Nawang Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Long Midang/ Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Labang Kabupaten Nunukan, Provinsi Klimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. 

Lalu, PLBN Oepoli Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLBN Napan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLBN Yetetkun Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua; dan PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. 

Tak cuma PLBN, dalam Rakordal itu, Tjahjo juga menyebutkan poin-poin rencana kerja yang menjadi prioritas pembangunan di perbatasan. Yaitu lima poin tentang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, empat poin tentang Pembangunan Kawasan Perbatasan dan delapan poin tentang Kelembagaan. 

Di bidang pengelolaan batas wilayah negara perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaian berbagai masalah batas wilayah dan lintas batas negara termasuk penyelesaian OBP pada tahun ini. 

Baca Juga : Schneider Electric Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Menurutnya, pemantapan operasionalisasi 7 PLBN Terpadu perlu dilakukan, agar dapat berfungsi secara optimal bukan saja sebagai pusat pelayanan lintas batas negara, tetapi sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan, termasuk pintu gerbang perdagangan umum (ekspor-impor).

Sedangkan untuk mewujudkan kawasan pusat pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan, perlu segera disusun dan ditetapkan regulasi yang mendukung. 

Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait agar segera menyusun rencana kerja operasional sesuai tugas dan kewenangannya di bawah koordinasi BNPP. 

Empat poin tentang Pembangunan Kawasan Perbatasan yaitu, pengembangan ekonomi kawasan dan agenda peningkatan pelayanan sosial dasar perlu diselenggarakan secara lebih nyata melalui gerakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, daerah, swasta, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. 

Pemerintah juga mendorong penanaman modal dan meningkatkan peran investor di kawasan perbatasan, perlu dilakukan terobosan dan inovasi kebijakan khusus untuk memberikan kemudahan kepada penanam modal, seperti regulasi perdagangan dalam negeri harus disesuaikan dengan karakteristik potensi daerah. 

Baca Juga : Wamendes Budi Arie Pastikan, 433 Desa Tanpa Listrik Bakal Segera Terang-Benderang

Tjahjo juga menegaskan, perlu ditingkatkan anggaran khusus di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan air bersih, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang berkeadilan, dan percepatan penyediaan infrastruktur transportasi. 

Kemudian, peningkatan akses komunikasi dan informasi, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perdagangan, merupakan hal penting untuk pembangunan di perbatasan. 

Sedangkan masalah kelembagaan, Tjahjo menginstruksikan, perlu percepatan penyusunan regulasi turunan terkalt organisasi dan tata laksana kecamatan kawasan perbatasan sebagaimana Pasal 362 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pemenuhan sarana prasarana pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur serta penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Provunsi dan Kabupaten/Kota agar memperkuat kelembagaan Pengelola Perbatasan di wilayahnya. [TIM]