Sofyan Djalil: Omnibus Law Jalan Keluar Penciptaan Lapangan Kerja

Sofyan Djalil (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Sofyan Djalil (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI) mengadakan diskusi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Diskusi dengan tema "Pengendalian Lahan dan Kemudahan Proyek Pemerintah" ini diselenggarakan di Kantor Sekretariat Ikatan Alumni  Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) Menteng, Kamis (27/2).

Salah satu yang melatarbelakangi pembentukan RUU Cipta Kerja ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, saat menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

Berita Terkait : Airlangga: Omnibus Law Ciptakan Pekerjaan

“Dalam era disruptif saat ini, 7 juta orang mengangur. Hari ini bertambah sampai 2,4 juta orang yang akan masuk ke lapangan kerja. Ini lebih bahayanya pengangguran ini banyak yang berasal dari kaum intelektual,” tambah Sofyan.

Sofyan mengungkapkan, Pemerintah harus merespons masalah tersebut dengan menciptakan RUU Cipta Kerja ini. "Bahwa Omnibus Law ini jalan keluar yang sangat kita butuhkan dalam menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Intinya kita harus respons permasalahan yang dihadapi anak-anak kita untuk mendapatkan lapangan kerja,” tambahnya.

Berita Terkait : Aliansi Peduli Bangsa Dukung Omnibus Law Cipta Kerja

Kementerian ATR/BPN sendiri bertangung jawab terhadap 4 klaster, yaitu kemudahan berinvestasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi khusus, dan kemudahan dalam perijinan.

Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Atas Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau, dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa manfaat terciptanya RUU Cipta Kerja. “Ini merupakan kesempatan kita karena dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja ini sangat mengubah iklim investasi, iklim berusaha. Sehinga kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia jauh lebih terbuka dan harus kita perjuangkan agar betul-betul kita wujudkan,” ujarnya.

Berita Terkait : KLHK: RUU Omnibus Law Untuk Kesejahteraan Rakyat

“Harapannya, dengan diskusi ini bisa memberikan saran, pendapat untuk lebih lengkapnya Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini,” pungkas Andi Tenrisau.
.
Turut hadir pada diskusi tersebut Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM Prof Maria Soemardjono, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi  Mohammad Zainal Fatah, serta peserta dari organisasi alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. [USU]