RMco.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah kepala dinas LHK se-Indonesia menghadiri rapat kerja teknis (Rakernis) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Pelaksanaan Rakernis yang dipimpin oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Karliansyah digelar, mulai Senin (9/3), hingga Rabu (11/03), Maret 2020. 

Rapat kerja teknis ini membahas masalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Baik air, udara dan lahan di tahun 2020. Tujuannya, untuk memulihkan kualitas lingkungan. 

Baca Juga : Sidak Bandara Soetta, BKS Cek Protokol Kesehatan

Dirjen PPKL, Karliansyah mengatakan, Rakernis diikuti sekitar 289 peserta dari eselon I -2 KLHK, UPT, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dunia usaha, BUMN, Pemda, NGO, dan gerakan masyarakat penggerak lingkungan di tingkat tapak. 

“Di Rakernis ini, diharapkan bisa terbentuk berbagai kegiatan daerah ditandai dengan meningkatnya IKLH di sejumlah daerah,” kata Karli di Rakernis PPKL Lombok, yang juga dihadiri Menteri LHK, Siti Nurbaya. 

Adapun beberapa kerja sama yang ditawarkan. Yaitu, pembangunan infrastruktur sistem pemantauan pemulihan kualitas lingkungan hidup secara online, pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara, sistem pemantauan cerobong untuk pemantauan emisi industri, sistem pemantauan kualitas air limbah secara kontinyu, Pemantauan informasi dan data kualitas EG, sistem infomasi lahan akses terbuka, sistem informasi pemantauan kualitas air laut, dan sistem informasi pelaporan pengelolaan lingkungan hidup. 

Baca Juga : Minta Makzulkan Jokowi Dan Bubarkan PDIP, Tuntutan Pendemo RUU HIP Salah Sasaran

Selain itu, lanjut Karli, pemulihan lingkungan baik gambut, lahan bekas tambang dan rehabilitasi pesisir laut, yang berbasis masyarakat juga harus dijaga. 

Di samping itu, tambah Karli, pemulihan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan melalui program proper laut.

 “Seperti penurunan beban pencemaran air sungai melalui program Ekoriparian, patroli sungai, penanganan sampah laut melalui program ICM, bersih pantai, restorasi danau melalui pembangunan Ipal Wetland, dan kampanye penanganan sampah plastik melalui program Sungai Bersih,” terang Karli. 

Baca Juga : Hati-hati, Cuma 2 Kelurahan di DKI Yang Bebas Covid

Selain itu, tambah Karli, PPKL juga tengah mengembangkan pengolahan sampah bersama masyarakat menjadi salah satu bahan bakar energi pelet untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar PLTU di Kawasan Lombok. 

“Pengolahan sampah menjadi energi ini berhasil meningkatkan ekonomi rakyat di sana. NTB harus pencontohan sebagai daerah pencipta energi pelet dari sampah,” paparnya. 

Turut hadir, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PAN, Muhammad Syafrudin dan Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah dalam Rakernis PPKL di Lombok Barat, NTB [FIK]