Cegah Corona Masuk RI, BNPP Perketat Tujuh PLBN 

Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro l. (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro l. (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memperketat pengawasan melalui tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Pengawasan dilakukan untuk perlintasan manusia maupun barang di perbatasan.

Kepada Rakyat Merdeka, Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro mengatakan, tujuh PLBN Terpadu tersebut adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, dan PLBN Skouw.

Berdasarkan data BNPP selama setahun ada sekitar 1,1 juta manusia yang melintasi PLBN tersebut. Baik yang masuk ke Indonesia ataupun ke luar negeri. Sejauh ini belum ada WNA atau WNI yang melintasi perbatasan tersebut yang terjangkit virus corona. 

Menurutnya, ketujuh PLBN Terpadu tersebut sudah meningkatkan pengawasan aktifitas lintas batas manusia dan barang melalui pemindaian suhu tubuh pelintas batas dengan thermoscanner, thermometer infrared, metode surveilance syndrome, dan pelacakan riwayat perjalanan pelintas batas oleh pihak Imigrasi.

Selain itu petugas yang bekerja di PLBN dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker mulut dan sarung tangan untuk mencegah penularan melalui kontak dengan pelintas batas.

Berita Terkait : Cegah Corona, Kemhan Minta Pegawainya Dinas Di Rumah

Edukasi kepada pelintas batas dan masyarakat sekitar melalui poster, iklan pada layar monitor di pintu kedatangan dan keberangkatan PLBN, serta pembagian selebaran. 

Bahkan tujuh PLBN yang tersebar di perbatasan negara juga sudah menyiapkan mobil ambulance dan ruang isolasi karantina kesehatan sebagai aksi cepat saat diduga terdapat suspect virus corona.

Sementara, Deputi I bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon mengatakan, pengetatan pengawasan di tujuh PLBN telah dilakukan sejak akhir Januari, sebagai upaya mengantisipasi masuknya virus Corona dalam proses perlintasan baik manusia maupun barang di perbatasan. 

"Peningkatan pengawasan lintas batas manusia dan barang melalui pemindaian suhu pelintas batas dengan thermoscanner, thermometer infrared, metode surveilance syndrome, dan pelacakan riwayat perjalanan pelintas batas oleh pihak imigrasi," ujar Robert, di Kantor BNPP, Jakarta, kemarin. 

Robert menjelaskan, keamanan kesehatan para petugas di PLBN juga turut didukung dengan penggunaan Alat Pelindung Diri. 

Berita Terkait : Jadi Ketua Penanganan Virus Corona, Kepala BNPB Doni Monardo Mohon Doa

"Berupa masker mulut dan sarung tangan. Mencegah penularan virus dari kontak dengan pelintas batas. Kita bisa bayangkan jarak antara pelintas batas dan petugas itu seringkali kurang dari satu meter. Padahal untuk tidak tertular itu minimal jarak dua meter," imbuhnya.

Menurut Robert, penerapan fungsi PLBN dalam mengantisipasi masuknya COVID-19, juga dengan menyediakan ruang isolasi karantina kesehatan serta mobil ambulance yang siap 24 jam sehari.

"Kita juga menyediakan mobil ambulance dan ruang isolasi karantina kesehatan, sebagai aksi cepat apabila terdapat suspect virus korona. Termasuk, ambulace standby 24 jam itu sudah kita lakukan sejak akhir Januari 2020 lalu," jelasnya. 

Sementara, di dalam pelaporan Deputi I bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP kepada Mendagri pada 30 Januari 2020, turut menyebut khusus PLBN Skouw di Provinsi Papua, berdasarkan permintaan pemerintah Papua New Guinea, dilakukan pembatasan aktifitas lintas batas negara pada 30 Januari 2020.

Dimana aktivitas yang diperbolehkan hanya perlintasan yang bersifat darurat. Penutupan total aktifitas lintas batas negara pada 31 Januari 2020.

Berita Terkait : Cegah Corona, Dewan Masjid Indonesia Semprot 10.000 Masjid Dengan Disinfektan

Sedangkan, selain Skouw di Kota Jayapura, 6 PLBN lainnya yang meningkatkan pengawasan perlintasan orang dan barang sejak merebaknya wabah COVID-19 diantaranya PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas.

PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, serta PLBN Wini di Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU). [DIR]